Infografis
Suara.com - Eksponen Partai Golkar Lawrence TP Siburian mendesak pengunduran diri Airlangga Hartarto dari jabatan Ketua Umun Partai Golkar, menyusul dorongan untuk pelaksanaan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub).
Menurut Lawrence, pengunduran diri Airlangga itu perlu dilakukan untuk kemudian segera dilakukan Munaslub.
"Jadi sebenarnya sebagaimana kami katakan sejak semula, ada dua cara yang paling cepat, simpel dan biaya ringan, Pak Airlangga mengundurkan diri, menyatakan mengundurkan diri. Kemudian DPP Golkar melakukan pleno menetapkan rapim, kemudian menetapkan Munaslub, itu yang paling cepat murah dan ringan," tutur Lawrence di Hotel Sultan, Jakarta, Kamis (27/7/2023).
Menurut Lawrence, seandainya Airlangga enggan mengundurkan diri, desakan Munaslub bisa dilakukan melalui cara lain.
"Dan yang kedua kalau beliau tetap ngotot bertahan tidak mau melaksanakan Munaslub maka terpaksa kita yang melaksanakan Munaslub, dengan mengundang seluruh pemegang hak suara. baik DPP maupun DPD 1, dan DPD 2," kata Lawrence.
"Jadi untuk rapim DPP bersama DPD 1 dan ormas pendiri dan didirikan, kemudian di dalam Munaslub DPP ormas pendiri dan didirikan dan DPD 1 beserta seluruh DPD 2. Itu Munaslub," sambungnya.
Lawrence lantas mendesak agar Airlangga dapat segera mengundurkam diri, paling lambat awal Agustus.
"Jadi itu kita minta secepatnya bulan ini paling lambat awal bulan depan, seperti sudah dijelaskan oleh Pak Idrus Marham segala sesuatunya bahwa jangan menyandera partai, karena persoalan-persoalan pribadi-pribadi, persoalan-persoalan yang berkaitan dengan kedudukan sebagai menteri sehingga mencoba melakukan negosiasi ke kiri ke kanan yang sudah tidak mungkin lagi menjadikan capres atau cawapres. Negosiasi menjual partai Golkar dan menyandera Partai Golkar, ini kita tidak inginkan," tutur Lawrence.
![Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto (tengah) usai menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Agung RI, Jakarta, Senin (24/7/2023). [Suara.com/Alfian Winanto]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2023/07/24/30686-menko-perekonomian-airlangga-hartarto-diperiksa-kejagung.jpg)
Anggota Dewan Pakar Partai Golkar, Ridwan Hisjam, meminta Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto untuk mundur dari jabatannya. Airlangga dianggap sudah tak bersih hingga dinilai sudah merusak partai berlambang beringin.
Hal itu disampaikan Ridwan usai dirinya mengaku telah berubah pikiran dan sikap setelah menjalankan ibadah salat subuh. Kekinian dirinya mendorong adanya Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Golkar untuk mengganti Airlangga.
"Sejak kemarin pada tanggal 25 pagi setelah saya salat subuh saya berdoa ternyata doa saya terjawab langsung Airlangga harus mundur dari Ketua umum Partai Golkar," kata Ridwan dalam konferensi persnya bersama Generasi Muda Partai Golkar di Resto Pulau Dua, Jakarta, Rabu (26/7/2023).
Menurutnya, pada saat Airlangga terpilih menjadi ketua umum juga lewat Munaslub untuk menggantikan Setya Novanto yang terbelit kasus korupsi.
Kekinian Generasi Muda Partai Golkar (GMPG) bersama dia menuntut Golkar agar dipimpin oleh orang bersih terbebas dari dugaan kasus hukum.
"Di awal Airlangga jadi ketua umum kan terpampang Golkar bersih Golkar bersih kalau sudah dipanggil oleh Kejaksaan 12 jam apa itu masih bisa dikatakan bersih?," tuturnya.
"Dari pada pak Airlangga ini merusak dirinya dan merusak partai, saya hormat kepada atau asas praduga tidak bersalah itu urusan nanti urusan setahun itu panjang urusannya tapi sebagai ketua umum mundur konsentrasi perbaiki dirinya agar tidak terkena sebagai tersangka atau diputuskan menjadi koruptor itu tuntutan saya sekarang," sambungnya.
Lebih lanjut, ia mempersilakan jika ada pihak-pihak yang masih ingin mempertahankan Airlangga. Termasuk para DPD-DPD Golkar yang disebut masih setia dengan Airlangga.
"Jadi jangan ada dusta di antara kita pak Airlangga yang saya hormati anda terpilih jadi ketua umum Partai Golkar untuk membawa Partai Golkar bersih tetapi anda sekarang sudah dipanggil indikasinya anda tidak bersih sehingga saya mengimbau segera mengundurkan diri selamatkan Partai Golkar urusan teknis PLT dan lain lain saya nggak ikut-ikut silakan mekanismenya dijalankan," terangnya.
DPD Masih Adem Ayem
Ketua DPD I Partai Golkar NTT Emanuel Melkiades Laka Lena menegaskan tidak ada pembahasan untuk pelaksanaan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar di antara para ketua DPD.
Pernyataan Melki ini menjawab masih adanya dorongan Munaslub dari sejumlah eksponen Paryai Golkar untuk mengganti Ketua Umum Airlangga Hartarto.
"Sampai sejauh ini, kami para ketua DPD saat ini, kalau kami komunikasi tidak ada pembicaraan terkait Munaslub yang menjadi agenda di kami, di ketua-ketua DPD 1. Sampai saat ini, saya sendiri dan juga banyak temen-teman yang kami kontak juga tidak ada juga yang membicarakan tentang munaslub," tutur Melki di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (26/7/2023).
Menurut Melki, para pengurus di DPD justru bingung terkait adanya dorongan Munaslub yang dinilai tiba-tiba. Padahal DPD sendiri belum pernah membahasnya.
"Sampai saat ini enggak ada satu pun. Jadi ketika wacana itu berkembang di luar, kami sendiri kebingungan karena DPD 1 tidak ada pembahasan soal ini sama sekali," kata Melki.
Ia memastikan kembali bahwa para ketua DPD tidak ada pembahasan mengenai Munaslub, tidak juga reaktif ketika wacana tersebut muncul.
"Ya kami jalan seperti biasa, yang wacanakan ramai. tetapi kami di dalam kok adem-adem saja sih, jalan seperti biasa," ujarnya.
Adapun saat ini seluruh DPD berfokus terhadap pemenangan Partai Golkar menyongsong Pemilu 2024.
"Jadi sampai saat ini ya pembahasan kami semacam tema-tema konsolidasi dan Pemilu, tidak pernah ataupun tidak ada atensi kami untuk Munaslub," kata Melki.
Sementara itu, sebelumnya Eksponen Partai Golkar Lawrence T.P Siburian menilai para ketua DPD saat ini masih tutup terhadap wacana Munaslub. Sikap demikian dilakukan DPD, menurut Lawrence karena para ketua DPD khawatir namanya dikeluarkan dari daftar pencalonan anggota legislatif.
"Begini, soal DPD sama DPP, ini kan mereka tuh tutup mulut semua, diam. Karena mereka itu takut dicoret pencalonannya menjadi anggota legislatif maupun di pusat maupun di daerah. Begitu juga yang mau mencalonkan diri menjadi gubernur, wakil gubernnur, bupati, wali kota. Takutnya tidak direkomendasikan oleh DPD-nya masing-masing," tutur Lawrence saat dihubungi, Selasa (25/7/2023).
"Jadi cuma tutup mulut," kata Lawrence.
