Infografis
Suara.com - Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono angkat bicara soal permintaan dari fraksi NasDem agar dirinya tak terlibat politik praktis. Ia menyatakan tak akan pernah ikut urusan politik tersebut.
Sebab, Heru menyatakan dirinya adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bertugas melayani masyarakat. Terdapat aturan yang melarangnya ikut terlibat dalam kegiatan perpolitikan.
"Saya ini kan ASN, ada pimpinan Kemendagri. Ada aturan-aturan, yaa tentunya on the track sebagai ASN," ujar Heru di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (24/7/2023).
Ia bahkan mengaku tak mengerti bagaimana melakukan politik praktis di lingkungan pemerintahan.
"Saya ASN enggak ngerti gitu-gituan," ucapnya.
Lebih lanjut, ia sendiri mengaku sudah secara rutin melanjutkan pekerjaan dari Gubernur pendahulunya. Mulai dari normalisasu sungai Ciliwung, perbaikan jalan, hingga pembagian Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU).
"Pemerintah itu harus berkesinambungan. Saya juga harus menjalankan program yang lalu ya," pungkasnya.
Sebelumnya, Anggota Fraksi NasDem, Jupiter meminta Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono melanjutkan program kerja eks Gubernur Anies Baswedan. Apalagi, program pendahulunya itu sudah tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2023-2026.
Hal ini disampaikan oleh Jupiter saat melakukan interupsi dalam rapat paripurna DPRD DKI tentang Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P2APBD) DKI Jakarta Tahun Anggaran 2022
Baca Juga: Perjuangkan Tenaga Honorer, Gubernur Syamsuar Beberkan Alasannya
"Fraksi NasDem DPRD DKI Jakarta mengingatkan kepada Pj Gubernur agar dapat bekerja lebih konsen lagi terutama dalam menjalankan program-progam prioritas Gubernur," ujar Jupiter di gedung DPRD DKI, Senin (24/7/2023).
