Infografis
Suara.com - Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera mengatakan bagus ada kriteria nol yang menjadi penentu bagi Anies baswedan menentukan bakal calon wakil presiden.
Kriteria nol itu, menurut Mardani tidak terlepas dari keinginan Koalisi Perubahan untuk Persatuan agar menjadi lebih baik.
"Ingin menegakkan keadilan, ingin Indonesia maju. Krena itu capres dan cawapresnya mesti tidak dibebani masa lalu," kata Mardani kepada wartawan, Jumat (21/7/2023).
Mardani menilai Anies memasang kriteria nol itu membuat pasangan capres dan cawapres terhindar dari kriminalisasi kasus hukum.
Baca Juga: Tim 8 Koalisi Perubahan: Sudah Lama Anies Pandang Penting Kriteria Nol untuk Tentukan Cawapres
"Tidak ada peluang dikriminalisasi. Dan itu jadi dasar yang kuat untuk membangun Indonesia yang bersih dan berani memberantas korupsi," kata Mardani.
Sebelumnya, PKS menyambut baik tambahan kriteria nol yang digunakan Anies Baswedan dalam menentukan sosok bakal calon wakil presiden Koalisi Perubahan.
Menurut Ketua DPP PKS Al Muzzammil Yusuf, tambahan satu kriteria dari lima kriteria yang sudah ada merupakan hal positif. Diketahui Anies sebelumnya menyampaikan menambah kriteria nol dalam mencari calon pendampingnya.
Kriteria nol dimaksud adalah mencari figur yang tidak memiliki rekam jejak yang bermasalah dengan hukum.
"Kriteria tersebut bagus," kata Muzzammil kepada wartawa, Jumat (21/7/2023).
Baca Juga: Sambut Positif Kriteria Nol Cawapres Anies, PKS: Bisa Tepis Isu Korupsi dan Isu Miring Lainnya
Muzzamil berpandangan kriteria nol nantinya dapat memperkuat pasangan capres cawapres Koalisi Perubahan.
"Akan memperkokoh pasangan untuk dapat menarik simpati publik dalam menepis isu korupsi dan isu miring lainnya. Jadi tidak ada masalah dengan syarat tersebut," kata Anggota Tim 8 Koalisi Perubahan ini.
Diketahui, selain kriteria nol, ada lima kriteria lain yang menjadi pertimbangan Anies dalam menentukan cawapres. Lima kriteria itu di antaranya bisa membantu pemenangan, membuat koalisi semakin solid, membantu dalam proses pemerintahan jika menang, punya visi yang sama, dan bisa menjadi dwitunggal.
