Suara.com - Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani menanggapi kabar politikus PDIP Budiman Sudjatmiko akan dipanggil Dewan Kehormatan PDIP usai bertemu dengan ketua umumnya, Prabowo Subianto.
Ahmad Muzani menegaskan kedatangan Budiman ke kediaman Prabowo di Kertanegara bukan mengatasnamakan partainya, melainkan datang secara pribadi.
"Dalam percakapan dan pembahasan juga antara Budiman dan Prabowo banyak dibahas tentang sisi ide-ide dari Prabowo tentang masalah-masalah Indonesia," kata Budiman di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta Pusat, Kamis (20/7/2023).
Pertemuan tersebut, kata Muzani, lebih membahas pada gagasan dan cita-cita Soekarno ketika memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Mengenai pemanggilan Budiman oleh Dewan Kehormatan PDIP, Muzani menyebut pihaknya menghormarti langkah internal partai yang dipimpin Megawati Soekarnoputri itu.
Baca Juga: KACAU! Anggota DPRD DKI Jakarta Cinta Mega Diduga Asyik Main Game Slot Saat Rapat Paripurna
"Kalau kemudian langkah politik itu terus DPP PDIP mengundang Mas Budiman, tentu saja saya menghormati. Itu ranah internal partai PDIP," tegas Muzani.
Lebih lanjut, Muzani menekankan bahwa dalam pertemuan itu, Budiman dan Prabowo sama sekali tidak membahas wacana bergabungnya Budiman ke Partai Gerindra.
"Tidak dibicarakan, tidak dibahas sama sekali karena itu kami menghargai pilihan politik Budiman karena beliau sebagai kader PDIP," tandas Muzani.
Panggil Budiman Sudjatmiko
Sebelumnya, Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) bidang Kehormatan Komarudin Watubun memastikan pihaknya bakal memanggil anggotanya yakni Budiman Sudjatmiko usai menyambangi kediaman Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto pada Selasa (18/7/2023) malam.
Baca Juga: Lempar Pantun usai Ngobrol 4 Mata, Sekjen Gerindra: Prabowo Makin Kuat Jika Demokrat Bergabung
"Iya pasti kita panggil, saya pulang dari reses dipanggil. Semua sama, itu aturan berlaku untuk semua anggota partai tanpa kecuali," kata Komarudin kepada wartawan, Rabu (19/7/2023).
Ia mengingatkan, jika Budiman masih berstatus sebagai kader PDIP sehingga semua harus patuh terhadap aturan partai.
"Kita kan, Kita semua berhimpun dalam partai diatur oleh organisasi. Bedanya kalau org berkumpul gerombolan politik dengan berorganisasi kan beda. Kalau gerombolan kan kumpulan org berkumpul tanpa diatur oleh aturan, suka-suka. Kalau kita berorganisasi diatur oleh aturan," tuturnya.
Menurutnya, ketika Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri sudah mengumumkan nama Ganjar Pranowo sebagai bacapres yang bakal diusung partai di Pilpres 2024, maka semua harus mendukung keputusan itu.
"Ketika ibu Megawati memutuskan Ganjar Pranowo, ya pasti kita pendukung partai, anggota partai 230 juta seluruh Indonesia pasti juga punya pandangan yang mungkin secara pribadi tidak setuju, tapi konsekuensi sebagai orang partai ya kalau sudah diputuskan semua harus mendukung itu," ujarnya.
Untuk itu, kata dia, jika ada pihak yang enngan patuh terhadap keputusan partai untuk mendukung Ganjar, maka dipersilakan untuk tidak bergabung dengan PDIP.
"Kalau tidak mau mendukung, mau bebas ya jangan gabung di PDIP, kan gitu. Kalau di PDIP pasti ada aturan," ungkapnya.
"Semua. Budiman ini kan ber-KTA PDIP. Kita urusan dengan dia karena ada KTA PDIP itu, kader PDIP itu. Kalau dia tidak ber-KTA PDIP buat apa kita pusing urus," sambungnya.