Infografis
Suara.com - Jaksa Penuntut Umum meminta Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menolak nota keberatan atau eksepsi Komisaris PT Solitech Media Sinergy Irwan Hermawan, terdakwa korupsi BTS 4G Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo).
"Kami penuntut umum memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara atas nama Irwan Hermawan untuk menjatuhkan putusan sela sebagai berikut, menolak keseluruhan nota keberatan/ eksepsi yang diajukan tim penasihat hukum terdakwa Irwan Hermawan," kata Jaksa pada Kamis (20/7/2023).
Jaksa menilai dakwaan kepada Irwan Hermayan sudah tepat, sehingga Pengadilan Tipikor Jakarta memiliki kewenangan melanjutkan persidangan.
"Menyatakan bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang untuk mengadili dan memeriksa perkara ini," kata Jaksa.
"Menyatakan bahwa pemeriksaan perkara atas nama terdakwa Irwan Hermawan dapat dilanjutkan," tegas Jaksa.
Sementara kepada dua terdakwa, Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia Galubang Menak, dan Account Director of Integrated Account Departement PT Huawei Tech Investment, Mukti Ali juga diminta hal serupa.
Jaksa meminta Majelis Hakim menolak nota keberatan keduanya, dan melanjutkan persidangan dengan agenda pemeriksaan saksi.
Sebagaimana diketahui, Irwan, lewat kuasa hukumnya, Maqdir Ismail menyampaikan nota kebaratan atas dakwaan Jaksa yang menyebut kliennya memperkaya diri sendiri.
Maqdir menyebutuang Rp 119 miliar yang diterima Irwan tidak dinikmatinya seorang diri, melainkan ada pihak lainnya, termasuk X, Y, Z yang saat ini sosoknya masih menjadi misteri.
Adapun pihak yang diduga menikmati uang itu, di antaranya Elvano Hatorangan Rp 24 miliar, Anang Latif 200.000 Dolar Singapura, Feriandi Mirza Rp 300 juta, dan Rp 500 juta sebanyak 20 kali kepada mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny Gerard Plate dalam rentang waktu Maret 2021-Oktober 2022.
