Infografis
Suara.com - Analis Politik sekaligus Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah, menilai jika Presiden RI Joko Widodo atau Jokowi tidak mendahulukan kompetensi dalam memilih figur untuk masuk dalam kabinet pemerintahan.
Menurutnya, prioritas justru mengakomodir orang-orang yang dianggap berjasa membantu pemenangan di Pilpres 2019 lalu.
Hal itu disampaikan Dedi menanggapi dilantiknya Ketum Projo Budi Arie Setiadi sebagai Menkominfo yang baru menggantikan politisi Nasdem Johnny G Plate yang menjadi tersangka kasus korupsi proyek BTS BAKTI.
"Jokowi sejauh ini memang tidak mendahulukan kompetensi, prioritas penunjukan karena faktor ikut kerja keras memenangkan dalam kontestasi Pilpres 2019," kata Dedi saat dihubungi, Rabu (19/7/2023).
Menurutnya, kalau pun kekinian ada nama Airlangga Hartarto, Prabowo Subianto hingga Tito Karnavian yang dianggap masuk kabinet karena kapasitasnya, hal itu karena kepentingan politik.
"Tetapi jika mereka tidak miliki kepentingan politik, maka tidak juga dipilih," tuturnya.
Begitu juga, kata dia, dengan penunjukan Budi Arie sebagai Menkominfo yang baru. Menurutnya, Budi Arie seharusnya menjadi figur yang dihindari sebagai Menkominfo.
"Pun soal penunjukan Budi Arie yang juga relawan Jokowi, ini jelas soal kontribusi, terlebih sebagai bendahara tentu posisi penting dalam kerelawanan," tuturnya.
"Jika merujuk kapasitas, justru Budi Arie mestinya tokoh paling dihindari untuk duduk di Menkominfo, terlebih dalam nuansa pengusulan kasus BTS, Budi Arie bukan tokoh asing dalam usaha senada," sambungnya.
Baca Juga: Budiman Sudjatmiko Temui Prabowo, Puan Maharani Mengaku Tak Tahu
Lebih lanjut, Dedi menilai semua figur yang ditunjuk masuk dalam kabinet bersamaan dengan Budi Arie sangat kental sekali dengan nuansa politisnya.
