Cek Fakta
Suara.com - Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (Sekjen PDIP) Hasto Kristiyanto menyebut keputusan Presiden Joko Widodo melantik jajarannya di kabinet hari ini, Senin (17/7/2023), sudah disampaikan ke sejumlah pihak sebelumnya.
Ia menyebut, sejumlah pihak tersebut meliputi Sekretaris Kabinet hingga Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
"Sebelumnya didiskusikan melalui pak Pramono Anung yang juga melaporkan kepada ibu Megawati Soekarnoputri dan juga kepada saya diinformasikan terkait dengan keputusan Presiden di mana pada pagi hari ini melantik menteri, wakil menteri dan juga beberapa dari Wantimpres," ujarnya di Gondangdia, Jakarta Pusat, Senin (17/7/2023).
Sementara, untuk partai yang tergabung dalam koalisi pendukung Ganjar Pranowo disebutnya merupakan urusan yang berbeda, lantaran tak berkait dengan Pemilu 2024.
Baca Juga: Profil Saiful Rahmat Dasuki, Eks Pimpinan GP Ansor Dilantik Jadi Wakil Menteri Agama yang Baru
"Persoalan terkait dengan Pemilu merupakan hal yang terpisah. Terlebih Pilpres dan rakyat indonesia ini sudah sangat cerdas karena kedaulatan di tangan rakyat," ucapnya.
Meski dikomunikasikan ke beberapa pihak, Hasto menyatakan, pemilihan jajaran kabinetnya merupakan sepenuhnya hak prerogatif Jokowi.
Namun, ia meyakini pilihan presiden sudah berdasarkan pertimbangan yang matang demi menggerakkan roda pemerintahan.
"Semua tentu saja untuk mengefektifkan kerja dari kabinet Indonesia maju, agar legacy dari presiden Jokowi dapat ditambah dan kemudian betul-betul mewujudkan suatu landasan kemajuan yang luar biasa bagi Indonesia raya kita," pungkasnya.
Sebelumnya diberitakan, Budi Arie Setiadi dan Nezar Patria ditunjuk Presiden Joko Widodo sebagai Menteri dan Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika. Budi dan Nezar dilantik bersama empat Wakil Menteri lainnya dan dua Anggota Dewan Pertimbangan Presiden di Istana Negara Jakarta, Senin (17/7).
Baca Juga: Wamenlu hingga Wamenag, Ini Daftar Wakil Menteri yang Baru Dilantik Jokowi
Budi Arie dilantik untuk menjabat sebagai menkominfo di sisa masa jabatan hingga 2024. Hanya dalam 1,5 tahun kurang, pria yang juga menjabat sebagai wamendes tersebut diminta untuk menyelesaikan proyek BTS Kominfo.
"Ini kita (punya) waktu yang sangat pendek 1,5 tahun kurang, sehingga saya ingin yang pertama Kominfo penyelesaian BTS itu harus diutamakan," kata Jokowi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.
