"Karena mungkin Ketum Projonya bukan ahli, bukan bidangnya di Kemenkominfo mungkin di situ tapi kan jabatan politik itu ya tadi bisa diisi oleh siapapun," kata Ujang.
Padahal menurut Ujang, Kemenkominfo merupakan salah satu kementerian strategis yang perlu dijabat oleh figur yang memiliki kemampuan dan keahlian di bidangnya.
Walau begitu, Ujang memahami penunjukan Budi sebagai Menkominfo yang memang merupakan hak prerogatif Jokowi. Ia juga berpandangan wajar ada keputusan politis dalam mengisi jabatan di kabinet.
"Tetapi di saat yang sama kita mengkritisi bahwa ya mungkin publik melihatnya bahwa Arie Budi Setiadi bukan ahli di bidangnya gitu, bukan orang yang kompeten di situ tapi karena jabatan politik siapapun bisa mengisi posisi apapun di kementerian. Itu sulitnya jabatan politik itu," kata Ujang.
Budi Arie Setiadi menegaskan meski dirinya dilantik kekinian menjadi Menkominfo RI yang baru menggantikan Johnny G Plate ia menegaskan tetap akan menjadi Ketua Umum Relawan Pro Jokowi atau Projo.
"(Saya) masih, ketua umum Projo," kata Budi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (17/7/2023).
Justru, kata dia, Projo membentuk badan pemenangan Pilpres untuk 2024. Nantinya badan tersebut akan dikomandoi oleh Sekjen Projo Panel Barus.
"Cuman kita membentuk badan pemenangan Pilpres nanti Panel Barus sebagai ketua badan pemenangan Pilpres Projo," ungkapnya.
Ia menegaskan, meski masih berstatus sebagai ketum Projo tidak akan terjadi bias antara jabatannya sebagai Menkominfo.
Baca Juga: Selain Korupsi BTS 4G, Ini Deretan Kasus yang Pernah Menimpa Kementerian Kominfo
"Nggak, supaya karena kami nanti diuraikan untuk menyatukan," ujarnya.