Infografis
Suara.com - Eksponen Partai Golkar Lawrence TP Siburian menyatakan tetap konsisiten mendorong pelaksanaan Musyawarah Nasional Luar Biasa atau Munaslub Partai Golkar.
Pernyataan itu disampaikan Lawrence, meski baru saja dipanggil Dewan Etik Partai Golkar berkaitan dorongan tersebut.
"Ya begitu lah kira-kira," kata Lawrence di kantor DPP Partai Golkar usai memenuhi panggilan Dewa Etik, Jakarta Barat, Senin (17/7/2023).
Lawrence menegaskan, dorongan dari para eksponen untuk pelaksanaan Munaslub tersebut sudah disampaikan melalui Anggota Dewan Pakar Ridwan Hisjam pada pekan lalu. Pihaknya, diakui Lawrence turut menyampaikan hal serupa saat bertemu Dewan Etik hari ini.
Baca Juga: Dicecar 20 Pertanyaan Dewan Etik Golkar, Eksponen Tegaskan Bukan Jalani Sidang
"Jadi pokoknya kita sudah kemukakan itu semua sudah memberi tanggapannya, kita lihat saja perkembangannya seperti apa," ujar Lawrence.
Lawrence menyampaikan, ada beberapa mekanisme yang bisa dilakukan untuk menuju pelaksanaan Munaslub.
"Ada dua mekanismenya, kalau misalnya DPP melakukan rapat pleno atau daerah-daerah yang berinisiatif. Jadi DPP yang berinisiatif atau daerah-daerah yang berinisiatif karena pemegang hak suara itu mereka semua," kata Lawrence.
Lawrence sendiri tidak menargetkan waktu pelaksanaan munaslub. Tetapi, ia menegaskan, jika munaslub bisa segera disampaikan.
"Ya secepatnya karena waktunya juga kan tinggal 3 bulan lagi kurang ya. Mengenai pembentukan koalisi dan penyampaian capres-cawapres," ujar Lawrence.
Baca Juga: Dewan Etik Panggil Eksponen Partai Golkar, Buntut Seruan Lengserkan Airlangga Lewat Munaslub
Sebelumnya, Lawrence menegaskan pemanggilan dirinya oleh Dewan Etik Partai Golkar bukan dalm rangka sidang etik, seiring adanya dorongan pelaksanaan Munaslub Golkar. Lawrence menegaskan dirinya hanya sebatas memenuhi undangan Dewan Etik guna melakukan klarifikasi.
"Saya menyatakan bahwa Dewan Etik tidak memiliki kompetensi tetapi sesudah kami dalami, maka kami sepakati bahwa Dewan Etik itu mengundang saya, bukan mengadili saya tapi mengundang saya," kata Lawrence.
Wakil Ketua Umum DEPINAS SOKSI ini menyampaikan ada 20 pertanyaan yang diajukan Dewan Etik dalam klarifikasi mulai pukul 10.00 hingga pukul 13.00. Ia menegaskan bahwa pertemuan dirinya dengan Dewan Etik bukan dalam rangka persidangan.
"Tetapi untuk pengawasan. Jadi selain fungsi Dewan Etik selain melakukan pengawasan juga melakukan penilaian. Belum sampai ke tingkat penilaian, baru tingkat pengawasan dulu. Tapi setiap saat dipanggil saya siap," tutur Lawrence.
Lawrence tidak menjelaskan detail apa yang menjadi materi dalam klarifikasinya terhadap Dewan Etik. Ia menegaskan semua hal terseut bersifat tertutup.
"Rahasia karena memang pertemuan tadi adalah pertemuan yang bersifat tertutup dan rahasia. Oleh karena itu, saya mungkin materinya tidak bisa menyampaikan kepada rekan-rekan sekalian, tetapi itulah yang kami bicarakan sampai dengan tadi jam 1 dari jam 10 selesai kami melakukan klarifikasi," tutur Lawrence.
Sebelumnya diberitakan, Dewan Etik DPP Partai Golkar memanggil Lawrence TP Siburian sebagai buntut adanya keinginan mendorong pelaksanaan munaslub dari para eksponen Golkar, termasuk Lawrence.
Lawrence yang hadir di DPP Partai Golkar mengaku tidak mengetahui mengenai pemanggilan terhadap dirinya. Ia berujar hanya mendapat undangan untuk melakukan klarifikasi.
"Setelah acara ya, ini saya juga tidak tahu ini ada undangan klarifikasi," kata Lawrence di kantor DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, Senin (17/7/2023).
Sebelumnya, eksponen Partai Golkar yang tergabung dalam pertemuan para Pemrakarsa Penggerak Kebangkitan Partai Golkar mendorong pelaksanaan musyawarah nasional luar biasa atau munaslub untuk mengganti posisi Airlangga Hartarto dari Ketua Umum Partai Golkar.
Dorongan itu didasarkan dari penilaian mereka terhadap kepengurusan Airlangga hingga arah politik Golkar yang saat ini dinilai belum jelas. Mengingat Golkar hingga kini masih ngotot mencalonkan Airlangga sebagai capres, tetapi di satu sisi elektabikitas Airlangga hanya satu persen.
Secara logika, Pemrakarsa Penggerak Kebangkitan Partai Golkar menilai hal tersebut sulit, terlebih untuk memenangkan kontestasi. Pasalnya untuk menjadi pemenang Pilpres butuh perolehan suara 50 plus 1.
Sementara itu terkait arah koalisi, Pemrakarsa Penggerak Kebangkitan Partai Golkar juga turut menyoroti. Lawrencen yang menjadi perwakilan pemrakarsa menilai kekinian hanya tinggal PAN yang masih memungkinkan untuk berkoalisi dan membentuk poros baru dengan Golkar. Tetapi ia tidak yakin poros baru itu akan bisa membawa kemenangan bagi Golkar.
"PAN punya 7 persen, Golkar punya 14 persen kalau digabung 21 persen. Tapi kalau ini begabung maju pasti kalah. Pasti kalah. Sejuta persen pasti kalah," kata Lawrence di Hotel Sultan, Jakarta Pusat, Rabu (12/7/2023).
Atas salah satu pertimbangan tersebut, mereka lantas mendorong dan meminta adanya Munaslub dengan dimulai dari pelaksaan rapat pimpinan nasional atau rapimnas lebih dahulu.
"Oleh karena itu lah kita menyampaikan secara terbuka hal ini dan kita minta supaya segera dilakukan rapimnas dan setelah rapimnas, munaslub menggantikan Pak Airlangga dari Ketua Umum Partai Golkar untuk kebesaran dan kemajuan Partai Golkar," kata Lawrence.
Lawrence mengatakan pihaknya juga sudah berkomunikasi dengan para ketua DPD Partai Golkar dari tingkat I hingga tingkat II terkait rencana penggantian Airlangga dari posisi Ketua Umum Partai Golkar.
"Kita pun sudah komunikasi dengan mereka hanya semua tutup mulut krena sekarang ini mau Pileg mereka menunggu DCT, nama mereka jangan sampai dicoret dan kalau boleh nomor mereka nomor kecil. Jadi semua tutup mulut tapi kita tidak bisa dibodoh-bodohi," tuturnya.
Adapun pertemuan Pemrakarsa Penggerak Kebangkitan Partai Golkar turut dihadiri Anggota Dewan Pakar Partai Golkar Ridwan Hisjam. Dalam pertemuan ini, pemrakarsa turut menyampaikan surat terbuka kepada Ridwan untuk diteruskan kepada
"Dan akan saya teruskan kepada instansi Dewan Pakar dan untuk selanjutnya kepada Ketua Umum DPP Partai Golkar di dalam rangka penyelematan Partai Golkar di dalam Pemilu 2024," kata Ridwan
Salah satu kesimpulan di dalam surat terbuka adalah penilaian buruk terhadap kepemimpinan Airlangga.
"Kita akan sampai pada kesimpulan bahwa kepemimpinan Sdr. Airlangga Hartarto kepemimpinan yang terburuk sepandang sejarah Partai Golkar," tulis surat terbuka.
