Jejak Kontroversi Bobby Nasution Mantu Jokowi: Deklarasi Anti LGBT hingga Minta Tembak Mati Begal

Ruth Meliana Suara.Com
Minggu, 16 Juli 2023 | 17:52 WIB
Jejak Kontroversi Bobby Nasution Mantu Jokowi: Deklarasi Anti LGBT hingga Minta Tembak Mati Begal
Wali Kota Medan Bobby Nasution. [dok Pemkot Medan]
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Masih melalui akun Twitter-nya, Bobby Nasution mengatakan alasan proyek gagal Lampu Estetik. Bobby menilai secara keseluruhan lampu ini tidak sesuai spek.

Karena baik dari material yang digunakan, speknya, jarak antar lampunya, pokoknya banyak sekali hampir menyeluruh ini tidak sesuai dengan spek,” kata Bobby dalam video yang beredar.

Bobby juga meminta uang sebesar Rp 21 miliar untuk dikembalikan ke Pemerintah Kota (Pemkot) Medan. Pembongkaran lampu turut diwajibkan oleh pemerintah agar dilakukan oleh para pemilik bangunan. Pasalnya, bangunan-bangunan tersebut belum diserahkan ke Pemkot Medan.

Hal itu rupanya dikritik oleh seorang pengguna jalan. Ia menilai Wali Kota Medan sedang melucu terkait pengembalian dana. Pasalnya, kegagalannya sudah sejak awal pemilihan penanggung jawab proyek.

Selain itu, pengguna jalan tersebut menilai lampu ini tidak bermanfaat banyak bagi masyarakat.

Minta Begal Ditembak Mati

Bobby Nasution juga menyampaikan apresiasinya terhadap penembakan begal di Kota Medan. Bagi Bobby, begal hanya mengganggu ketenangan dan keamanan masyarakat.

Hal ini (penembakan terhadap begal) sangat kami apresiasi, karena begal dan pelaku kejahatan tidak punya tempat di Kota Medan karena sangat mengganggu ketenangan dan keamanan masyarakat,” tulisnya di Twitter pada Minggu (9/7/2023).

Pernyataan itu pun menuai pro dan kontra dari berbagai kalangan. Salah satunya yakni Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan Sumatera Utara (KontraS Sumut). 

Baca Juga: Janji Teruskan Program Jokowi jika Presiden, Prabowo Bakal Hilirisasi Industri Habis-habisan: IMF Tegur, Kita Lawan!

KontraS menilai tembak mati begal adalah bentuk penegakan hukum yang serampangan. KontraS menegaskan penegakan hukum haruslah dijalankan dengan mekanisme yang tepat agar tidak melanggar hukum itu sendiri.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI