Infografis
Suara.com - Ketua DPP PDIP Bidang Ideologi dan Kaderisasi Djarot Saiful Hidayat meminta Bawaslu untuk menindak bohir atau para pemilik modal dan politisi yang melakukan pelanggaran pada pemilu 2024.
Hal itu disampaikan Djarot usai menghadiri peluncuran 'Hajar Serangan Fajar' yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung KPK C1, Jakarta, Jumat (14/7/2023).
"Bohirnya ini ditangkap-ditangkapin sama Bawaslu dong, cukong-cukong ini. Termasuk para politisi-politisi yang menggunakan cara, modal uang untuk bisa membeli suara. Ini tugasnya dari Bawaslu, bukan dari KPK," tegasnya.
Mantan Wagub DKI Jakrta itu menilai politik uang akan susah dilawan selama sistem pemilihan umum atau pemilu terbuka diterapkan.
Baca Juga: KPK Sebut Ibu-ibu Ekonomi Sulit Jadi Kelompok Paling Banyak Terima Serangan Fajar pada Pemilu 2019
Saat perdebatan sistem pemilu, PDIP diketahui mendukung dilaksanakan secara tertutup.
"Makannya kemarin PDIP perjuangan itu, mendukung sistem demokrasi kita menggunakan sistem penghitungan suara Itu yang berkampanye partai. Tetapi MK menyampaikan seperti itu (menolak sistem pemilu tertutup) . Selama kita masih seperti itu, sulit rasanya, untuk bisa melawan politik uang," kata Djarot.
Djarot kemudian menilai upaya mencegah politik uang tidak hanya dilakukan di hilir, melainkan penting juga di hulu.
"Harusnya kalau kami (PDIP), inginnya itu di hulunya. Hulu dulu baru hilir. Hulunya bagaimana satu sistem politik kita. Itu hulu ya kan. Selama itu masih menggunakan sistem politik demokrasi yang liberal individual, dan ini tidak diperbaiki sulit untuk melawan politik uang," ujarnya.
"Yang kedua hulunya siapa, hulunya pemilik modal. Oleh sebab itu kita dorong, KPK untuk bisa, untuk melawan politik uang ini bukan dari hanya dari hilirnya saja dari hulunya juga. Komitmen PDIP Perjuangan di situ.Perbaikan itu dimulai dari hulu sampai ke hilir, tidak hanya bisa di hilirnya doang," sambungnya.
Baca Juga: Djarot PDIP Sebut Politik Uang Susah Dilawan Selama Sistem Pemilu Terbuka Berlaku!
