Infografis
Suara.com - Sekretaris Dewan Pakar Partai Golkar Ganjar Razuni menampik isu yang menyebut pihaknya merekomendasikan pelaksanaan Musyawarah Nasional Luar Biasa atau Munaslub untuk mengganti Airlangga Hartarto dari jabatan Ketua Umum DPP Partai Golkar.
Pernyataan tersebut merupakan respons adanya wacana yang berembus di internal mengenai adanya dorongan agar partai berlambang beringin melakukan munaslub.
"Dewan Pakar Partai Golkar tidak memutuskan Rekom yang berisi adanya desakan Munaslub, sama sekali tdk ada," kata Ganjar dalam keterangan tertulis, Jumat (14/7/2023).
Ganjar menduga, isu munaslub muncul karena ada pihak lain yang menunggangi hasil keputusan rapat pleno ke-VIII Dewan Pakar Partai Golkar.
Dewan Pakar Partai Golkar, ditegaskan Ganjar, tidak memiliki kewenangan dan hak untuk mengkondisikan sebuah Munaslub.
"Itu sepenuhnya kewenangan DPD-DPD Provinsi sejumlah sekurangnya 2/3 dari seluruh DPD Provinsi," kata Ganjar.
Sebelumnya, Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono buka suara ihwal adanya dorongan munaslub oleh sejulah eksponen partai berlambang pohong beringin tersebut.
Tanggapan Agung itu seiring ramainya wacana desakan munaslub yang dikaitkan dengan Dewan Pakar dan tiga poin rekomendasi mereka dari hasil rapat pada Minggu (9/7) di kediaman Agung.
Melalui keterangan tertulis, Agung menegaskan adanya rekomendasi dari Dewan Pakar semata untuk memperkuat soliditas kader-kader Partai Golkar dalam menghadapi Pemilu Legislatif (Pileg) dan Pilkada serta pemenangan Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto sebagai calon presiden yang diusung oleh Partai Golkar pada Pilpres 2024.
Baca Juga: Disebut Cocok Gantikan Airlangga Jadi Ketum Golkar Jika Munaslub Digelar, Bamsoet: Ah Keliru Itu
Ia berujar isu penyelenggaraan Munaslub Partai Golkar yang dikaitkan dengan rekomendasi Dewan Pakar merupakan bagian dari upaya untuk mengganggu soliditas partai di bawah kepemimpinan Airlangga.
