Infografis
Suara.com - Ketua DPP Partai Golkar Nusron Wahid menduga isu pelaksanaan Musyawarah Nasional Luar Biasa atau Munaslub Partai Golkar ditunggangi oleh pihak tertentu terutama mereka yang memiliki agenda pencapresan tersendiri.
Padahal ditegaskan Nusron, pihak-pihak yang mendorong pelaksanaan Munaslub merupakan mereka yang tidak memiliki hak suara di Partai Golkar.
"Yang usul kan orang yang nggak punya hak suara," ujar Nusron di Jakarta Kamis (13/7/2023) malam.
Diketahui hasil Munas sebelumnya tegas mencalonkan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto sebagai presiden pada 2024. Isu Munaslub kemudian digerakan untuk mengevaluasi hasil Munas sebelumnya hingga upaya melengserkan Airlangga.
"Yang menunggangi ya orang yang mau menggunakan kendaraan Golkar untuk proses pencapresan yang bersangkutan, kira-kira begitu atau pihak-pihak tertentu yang sedang berusaha bargaining kepada calon presiden tertentu," kata Nusron.
Menurut Nusron soal pihak-pihak yang menunggangi agenda Munaslub, sebenarnya tidak penting. Ada hal yang menjadi sorotan utama Nusron, yakni soal isu Munaslub yang digaungkan bersamaan dengan momen persiapan Golkar menyongsong Pemilu berupa Pileg dan Pilpres.
"Ya waktu ya, timing-nya itu kurang pas, di sekarang ini kan konsentrasi orang itu sedang fokus kepada Pileg sehingga belum ada pikiran ke sana. Kecuali kalau ini dilaksanakan atau diusulkan beberapa bulan yang lalu, mungkin 10 atau 12 bulan yang lalu mungkin ada proses recovery. Kalau sekarang ini kan nggak ada proses recovery," tutur Nusron.
Dewan Pakar Angkat Bicara
Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono buka suara ihwal adanya dorongan Musyawarah Nasional Luar Biasa atau Munaslub oleh sejulah eksponen partai berlambang pohong beringin tersebut.
Baca Juga: Belum Tentukan Sikap Arah Dukungan di Pilpres 2024, PKN: Kita Masih Nunggu Siapa Cawapresnya Ini
Tanggapan Agung itu seiring desakan Munaslub yang dikaitkan dengan Dewan Pakar dan tiga poin rekomendasi mereka dari hasil rapat pada Minggu (9/7) di kediaman Agung.
