Infografis
Suara.com - Ketua DPP Partai Golkar Nusron Wahid menduga isu pelaksanaan Musyawarah Nasional Luar Biasa atau Munaslub Partai Golkar ditunggangi oleh pihak tertentu terutama mereka yang memiliki agenda pencapresan tersendiri.
Padahal ditegaskan Nusron, pihak-pihak yang mendorong pelaksanaan Munaslub merupakan mereka yang tidak memiliki hak suara di Partai Golkar.
"Yang usul kan orang yang nggak punya hak suara," ujar Nusron di Jakarta Kamis (13/7/2023) malam.
Diketahui hasil Munas sebelumnya tegas mencalonkan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto sebagai presiden pada 2024. Isu Munaslub kemudian digerakan untuk mengevaluasi hasil Munas sebelumnya hingga upaya melengserkan Airlangga.
Baca Juga: Belum Tentukan Sikap Arah Dukungan di Pilpres 2024, PKN: Kita Masih Nunggu Siapa Cawapresnya Ini
"Yang menunggangi ya orang yang mau menggunakan kendaraan Golkar untuk proses pencapresan yang bersangkutan, kira-kira begitu atau pihak-pihak tertentu yang sedang berusaha bargaining kepada calon presiden tertentu," kata Nusron.
Menurut Nusron soal pihak-pihak yang menunggangi agenda Munaslub, sebenarnya tidak penting. Ada hal yang menjadi sorotan utama Nusron, yakni soal isu Munaslub yang digaungkan bersamaan dengan momen persiapan Golkar menyongsong Pemilu berupa Pileg dan Pilpres.
"Ya waktu ya, timing-nya itu kurang pas, di sekarang ini kan konsentrasi orang itu sedang fokus kepada Pileg sehingga belum ada pikiran ke sana. Kecuali kalau ini dilaksanakan atau diusulkan beberapa bulan yang lalu, mungkin 10 atau 12 bulan yang lalu mungkin ada proses recovery. Kalau sekarang ini kan nggak ada proses recovery," tutur Nusron.
Dewan Pakar Angkat Bicara
Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono buka suara ihwal adanya dorongan Musyawarah Nasional Luar Biasa atau Munaslub oleh sejulah eksponen partai berlambang pohong beringin tersebut.
Baca Juga: Sering Gak Jelas Ujungnya, Golkar Tolak Usulan Pansus JIS: Lebih Besar Politisnya
Tanggapan Agung itu seiring desakan Munaslub yang dikaitkan dengan Dewan Pakar dan tiga poin rekomendasi mereka dari hasil rapat pada Minggu (9/7) di kediaman Agung.
Melalui keterangan tertulis, Agung menegaskan adanya rekomendasi dari Dewan Pakar semata untuk memperkuat soliditas kader-kader Partai Golkar dalam menghadapi Pemilu Legislatif (Pileg) dan Pilkada serta pemenangan Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto sebagai calon presiden yang diusung oleh Partai Golkar pada Pilpres 2024.
Ia berujar isu penyelenggaraan Munaslub Partai Golkar yang dikaitkan dengan rekomendasi Dewan Pakar merupakan bagian dari upaya untuk mengganggu soliditas partai di bawah kepemimpinan Airlangga.
“Rekomendasi Dewan Pakar untuk menguatkan semangat kader-kader Partai Golkar di seluruh Indonesa dalam menghadapi Pemilu 2024. Tidak ada rekomendasi Munaslub. Saya selaku Ketua Dewan Pakar Partai Golkar menolak tegas adanya Munaslub,” kata Agung, Kamis (13/7/2023).
Agung berpandangan isu Munaslub Partai Golkar sengaja dihembuskan oleh pihak-pihak yang ingin menggangu soliditas Partai Golkar.
"Ini ada penumpang liar yang tujuannya mengganggu soliditas Partai Golkar dengan menghembuskan isu Munaslub dengan mengaitkan rekomendasi dari Dewan Pakar," ujar Agung.
Padahal, lanjut Agung, Dewan Pakar tidak ada sama sekali merekomendasikan Munaslub.
"Saya minta isu Munaslub ini untuk dihentikan,” kata Agung.
Agung mengatakan bahwa yang terpenting saat ini dilakukan adalah mengintensifkan mesin partai untuk segera bergerak menyapa rakyat, sembari memberikan waktu kepada Airlangga untuk menentukan pasangan cawapresnya termasuk dengan mitra koalisi pada Pilpres 2024.
“Lebih cepat lebih baik, kita serahkan urusan ini kepada Pak Airlangga Hartarto, sambil kita intensifkan program Airlangga Hartarto Menyapa Rakyat di seluruh Indonesia, demi memenangkan Pilpres dan Pileg 2024,” ujar Agung.
