Infografis
Suara.com - Anas Urbaningrum bakal menyampaikan pidato politik setelah dipilih menjadi Ketua Umum Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) melalui Munaslub di kawasan Monumen Nasional (Monas) Jakarta pada Sabtu (15/7/2023) nanti. Pidato itu disampaikan sebagai deklarasi terkait apa yang dituduhkan selama ini kepada Anas tidak terbukti.
"Hari Sabtu pagi kita jam 9 pagi kita ada acara juga di Monas, kenapa kita acarakan di Monas, selama ini bapak Anas dituduh bersalah, soal Hambalang dan dia pernah menyatakan sepeser pun dia tidak mengambil harta itu, dan dia berani untuk digantung di Monas," kata Bendahara Umum PKN Mirwan Amir di Kantor DPP PKN, Menteng, Jakarta, Kamis (13/7/2023).
Sementara itu, Wakil Ketua Umum PKN, Gerry H Hukubun mengatakan bahwa pidato yang bakal disampaikan Anas itu sebagai deklarasi terkait apa yang dituduhkan kepada dirinya tidak lah benar.
Selain itu, menurutnya, pidato ini juga untuk menjawab pertanyaan masyarakat soal kenapa Anas tak penuhi janjinya akan digantung di Monas jika terbukti bersalah.
Baca Juga: Riwayat Hidup Anas Urbaningrum, Enggak Kapok Mau Terjun ke Politik Lagi
"Sebagian besar tahu bahwa stigma-stigma negatif tentang Anas Urbaningrum yang sampai sekarang mau digantung di Monas, itu semua tidak betul," tuturnya.
Yang bersangkutan sudah terlanjur harus ditahan selama 9 tahun 3 bulan. Saya pikirpun kalau teman-teman mengalami hal yang sama pun tidak terima, harus di dalam penjara selama 9 tahun 3 bulan terhadap sesuatu yang tidak pernah dilakukan," sambungnya.
Lebih lanjut, ia mengharapkan jika lewat pidato Anas tersebut bisa membuka fakta-fakta apa yang sebenarnya terjadi.
"Pasca declare secara resmi di Monas pada Sabtu, 15 Juli 2023 nanti, maka semoga ke depan semakin terbuka, terkuak semua fakta-fakta yang sebenarnya, bagaimana seorang yang mempunyai niat yang baik untuk negara ini terpaksa berhenti sejenak karena hal-hal yang tidak dilakukannya," tuturnya.
Gelar Munaslub
Baca Juga: Kembalinya Anas Urbaningrum untuk Meramaikan Politik Indonesia
Sebelumnya, Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) bakal menggelar Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) di Jakarta, pada 14-16 Juli 2023 mendatang. Nantinya Ketua Umum PKN bakal diganti dari sebelumnya diduduki oleh Gede Pasek Suardika nantinya akan dipilih secara aklamasi Anas Urbaningrum sebagai penggantinya.
"Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) akan menggelar Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) di Jakarta, pada 14-16 Juli 2023, memilih ketua umum baru untuk masa jabatan 2023-2028," kata Sekjen PKN Sri Mulyono dalam konferensi persnya di Kantor DPP PKN, Menteng, Jakarta, Kamis (13/7/2023).
"Seluruh kader partai yang memiliki hak suara secara aklamasi akan memilih Dr Anas Urbaningrum, M.Si sebagai ketua umum terpilih menggantikan Gede Pasek Suardika," sambungnya.
Mulyono menjelaskan, nantinya Gede Pasek akan diberikan jabatan lainnya usai tak lagi menjabat sebagai ketua umum. Ia juga disebut sudah secara suka rela menyerahkan jabatan kepada Anas.
"Munaslub PKN digelar sebagai bagian penguatan konsolidasi partai, dimana ketua umum sekaligus pendiri partai yakni Gede Pasek Suardika (GPS) akan mengalihkan secara sukarela jabatannya kepada Anas Urbaningrum (AU) yang telah berstatus bebas murni," tuturnya.
![Ketum DPN PKN Gede Pasek Suardika memperkenalkan Laksamana Sukardi, yang pernah menjabat Menteri BUMN di era Gus Dur dan Megawati, sebagai kader partainya di Kantor Pimnas PKN, Jakarta Pusat pada Selasa ( [Suara.com/Bagaskara]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2023/02/21/82687-ketum-dpn-pkn-gede-pasek-suardika-memperkenalkan-laksamana-sukardi-sebagai-kadernya.jpg)
Adapun pergantian tersebut, kata dia, merupakan langkah panjang antara dua sahabat Anas dengan Pasek terlebih dalam dugaan kriminalisasi. Selain itu juga untuk memastikan talenta yang dimiliki Anas.
"Aspirasi ini juga menjadi aspirasi kolektif di internal PKN sebagai bagian dari strategi etape ketiga Pemilu 2024 yang dicanangkan PKN sebelumnya," ujarnya.
Lebih lanjut, ia menjelaskan, jika PKN memiliki tiga etape sejak didirikan, perjalanan PKN sejak didirikan. Etape pertama, lolos mendapatkan SK dari Kementerian Hukum dan HAM. Etape kedua, lolos di Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai peserta Pemilu 2024. Etape ketiga, lolos masuk parlemen nasional dan daerah.
"AU dan GPS nanti akan berbagi peran sesuai jabatan yang akan dibuat sebagai dwi tunggal pengelola partai, sekaligus sebagai bentuk politik persahabatan dan kebersamaan yang terkandung dalam slogan Mitreka Satata (Bersatu dalam persahabatan), sebuah konsep perjuangan partai yang berbeda dengan parpol yang ada selama ini. Ini juga untuk mempercepat akselerasi perkembangan partai menuju puncak performa 14 Februari 2024 mendatang," pungkasnya.
