Infografis
Suara.com - Ketua DPP Partai Golkar sekaligus Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat (Jabar) Ace Hasan Syadzily memastikan tidak ada satu pun pengurus DPD atau struktural yang mengusulkan adanya musyawarah nasional luar biasa alias munaslub, seperti klaim sebelumnya oleh sejumlah eksponen Partai Golkar.
Sebelumnya, sejumlah eksponen Partai Golkar mendorong pelaksanaan munaslub untuk mengganti Ketua Umum Airlangga Hartarto.
"Ya kita pemilik suara masih solid, tidak satupun pengurus DPD baik dari struktural yang mengusulkan adanya munaslub," kata Ace di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarata, Kamis (13/6/2023).
Ace menegaskan, seluruh DPD sebagai pemilik suara solid mendukung Golkar di bawah kepemimpinan Airlangga
"Enggak ada satu pun di antara 38 provinsi. Kemarin di dalam Rakernas, 38 DPD provinsi semua memberikan dukungan penuh atas kepemimpinan Pak Airlangga Hartarto," katanya.
Selain itu, Ace mengatakan sudah saatnya sekarang ini tidak ada lagi gonjang-ganjing di tubuh Partai Golkar. Ia menegaskan, seharusnya semua unsur di internal Partai Golkar solid, terlebih dalam menyongsong Pemilu 2024.
"Dan Pak Airlangga di dalam Rakernas kemarin sudah diberikan mandat untuk melakukan koalisi dan melakukan komunikasi politik dengan berbagai kekuatan politik yang ada di dalam rangka memastikan beliau dapat maju sebagai capres maupun calon wakil presiden," katanya.
Sebelumnya diberitakan, sejumlah eksponen Partai Golkar yang tergabung dalam pertemuan para Pemrakarsa Penggerak Kebangkitan Partai Golkar mendorong pelaksanaan munaslub untuk mengganti posisi Airlangga Hartarto dari Ketua Umum Partai Golkar.
Dorongan itu didasarkan dari penilaian mereka terhadap kepengurusan Airlangga hingga arah politik Golkar yang belum jelas. Mengingat Golkar hingga kini masih ngotot mencalonkan Airlangga sebagai capres, tetapi di satu sisi elektabikitas Airlangga hanya satu persen.
Baca Juga: Adu Rekam Jejak Luhut vs Bamsoet: Kandidat Ketum Golkar Pengganti Airlangga?
Secara logika, Pemrakarsa Penggerak Kebangkitan Partai Golkar menilai hal tersebut sulit, terlebih untuk memenangkan kontestasi. Pasalnya untuk menjadi pemenang Pilpres butuh perolehan suara 50 plus 1.
Sementara itu terkait arah koalisi, Pemrakarsa Penggerak Kebangkitan Partai Golkar juga turut menyoroti. Wakil Ketua Umum DEPINAS SOKSI, Lawrence TP Siburian yang menjadi perwakilan pemrakarsa menilai kekinian hanya tinggal PAN yang masih memungkinkan untuk berkoalisi dan membentuk poros baru dengan Golkar. Tetapi ia tidak yakin poros baru itu akan bisa membawa kemenangan bagi Golkar.
"PAN punya 7 persen, Golkar punya 14 persen kalau digabung 21 persen. Tapi kalau ini begabung maju pasti kalah. Pasti kalah. Sejuta persen pasti kalah," kata Lawrence di Hotel Sultan, Jakarta Pusat, Rabu (12/7/2023).
Atas salah satu pertimbangan tersebut, mereka lantas mendorong dan meminta adanya Munaslub dengan dimulai dari pelaksaan rapat pimpinan nasional atau rapimnas lebih dahulu.
"Oleh karena itu lah kita menyampaikan secara terbuka hal ini dan kita minta supaya segera dilakukan rapimnas dan setelah rapimnas, munaslub menggantikan Pak Airlangga dari Ketua Umum Partai Golkar untuk kebesaran dan kemajuan Partai Golkar," kata Lawrence.
Lawrence mengatakan pihaknya juga sudah berkomunikasi dengan para ketua DPD Partai Golkar dari tingkat I hingga tingkat II terkait rencana penggantian Airlangga dari posisi Ketua Umum Partai Golkar.
"Kita pun sudah komunikasi dengan mereka hanya semua tutup mulut krena sekarang ini mau Pileg mereka menunggu DCT, nama mereka jangan sampai dicoret dan kalau boleh nomor mereka nomor kecil. Jadi semua tutup mulut tapi kita tidak bisa dibodoh-bodohi," tuturnya.
Adapun pertemuan Pemrakarsa Penggerak Kebangkitan Partai Golkar turut dihadiri Anggota Dewan Pakar Partai Golkar Ridwan Hisjam.
"Dan akan saya teruskan kepada instansi Dewan Pakar dan untuk selanjutnya kepada Ketua Umum DPP Partai Golkar di dalam rangka penyelematan Partai Golkar di dalam Pemilu 2024," kata Ridwan.
Salah satu kesimpulan di dalam surat terbuka adalah penilaian buruk terhadap kepemimpinan Airlangga.
"Kita akan sampai pada kesimpulan bahwa kepemimpinan Sdr. Airlangga Hartarto kepemimpinan yang terburuk sepanjang sejarah Partai Golkar," tulis surat terbuka.
