Infografis
Suara.com - Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono meminta Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta melepas pengawalan dari Istana Negara saat bertugas sebagai Pj Gubernur. Menurutnya, harus ada protokol yang berbeda saat bertugas di Balai Kota dengan Istana Negara.
Protokol dari Istana Negara ini disinyalir menjadi faktor pengawalan berlebihan terhadap Heru yang dianggap dalam beberapa kesempatan mengganggu kerja wartawan. Heru tak berperan sebagai Kepala Sekretariat Presiden saat menjalankan tugas sebagai Kepala Daerah.
"Ya, harus dibedakan, kapan dia bekerja sebagai Kasetpres dan kapan dia bekerja sebagai Penjabat Gubernur," ujar Gembong saat dikonfirmasi, Kamis (13/7/2023).
"Ketika di Balai Kota harusnya melepas pengawalan Paspampres, tapi kalau dia protokol keistanaan ada di bawah pengendalian Paspampres," katanya menambahkan.
Baca Juga: Peluang PDIP Kerja Sama Gerindra Masih Terbuka Lebar, Eriko Sutarduga: Tapi Mas Ganjar Capresnya
Menurutnya, sebagai pejabat yang merangkap dua jabatan penting, Heru harus bisa memposisikan diri tergantung apa yang dikerjakannya. Apalagi, keterbukaan informasi kepada masyarakat lewat media penting juga untuk disampaikan.
"Harus pandai pandai-pandai memposisikan diri dalam rangka menjalankan tugas pokok sebagai Pj gubernur agar terbangun komunikasi dengan masyarakat antara PJ gubernur, antara Pj gubernur dengan media dan lain sebagainya," tuturnya.
Ia pun mengaku bakal membicarakan persoalan ini dengan Heru Budi secara langsung. Diharapkan segera dilakukan evaluasi agar nantinya pengamanan terhadap Heru tetap dijalankan tanpa menganggu masyarakat memperoleh informasi melalui media massa.
"Prinsip dasarnya itu jangan sampai terjadi jurang pemisah antara Pj dengan masyarakat dan media. Ini jadi jangan ada jurang pemisah. Maka efeknya tidak baik," pungkasnya.
Sebelumnya, penjagaan para ajudan Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono dikeluhkan para jurnalis di Balai Kota DKI. Pasalnya, para ajudan ini dianggap berlebihan saat mengawal Heru.
Baca Juga: Pertemuan dengan Megawati Tinggal Tunggu Kabar, Cak Imin Bakal Bahas Peluang PKB-PDIP Koalisi?
Salah satunya seperti yang dialami oleh jurnalis suara.com, Fakhri saat meliput agenda kerja sama antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI dengan Bali pada Senin (10/7/2023) di ruang pola Balai Kota DKI.
Usai acara penandatanganan kerja sama kedua daerah itu, para jurnalis menunggu Heru Budi bersama Gubernur Bali, I Wayan Koster di titik konferensi pers. Awalnya, dipasang garis pembatas untuk memisahkan jurnalis dengan para pejabat yang akan menyampaikan keterangan.
Karena garis pembatas kurang panjang, pihak Pemprov DKI menambah pembatas tambahan. Namun, petugas memasangnya lebih mundur dari garis sebelumnya.
Akibatnya, sejumlah wartawan yang sudah sesuai garis awal jadi melewati pembatas. Jurnalis Suara.com yang masih berada sejajar di garis awal mendadak didorong oleh salah satu ajudan Heru.
"Mundur, mundur," ujar ajudan Heru itu sambil mendorong bahu Fakhri.
Tak terima didorong-dorong, Fakhri melepas tangan ajudan yang memegang bahunya.
"Iya pak, nggak usah dorong-dorong. Biasa saja," balas
"Kamu nggak bisa dibilangin, kalau dikasih tahu nurut," jawab ajudan Heru dengan nada tinggi.
Padahal, saat itu garis pembatas baru saja dipasang dan para jurnalis yang melewati garis memang hendak mundur.
"Emang saya mau ngapain sih? Emang mau nyerang? Kan saya cuma liputan nggak membahayakan," jawab Fakhri.
Setelah konferensi pers, kejadian tak menyenangkan juga dialami oleh jurnalis Detik.com, Belia dan Republika, Haura. Keduanya hendak mengajukan pertanyaan sambil mengejar Heru Budi yang menuju ruang kerjanya.
Namun, salah satu ajudan dianggap menghalau secara berlebihan hingga keduanya hampir terjatuh.
"Tadi pas lagi mau doorstop Heru ajudannya kayak ngalangin gitu sampai kita (dan Haura) hampir jatuh. Untung ada yang nolongin (jurnalis lain)," jelasnya.
Tak sampai di situ, Belia yang masih mencoba bertanya kepada Heru sampai disikut oleh salah satu ajudan.
"Tadi disikut kencang banget kena bahu," tuturnya.
Jurnalis Arya Dita yang sudah beberapa tahun terakhir bertugas di Balai Kota juga mengeluhkan penjagaan berlebihan ajudan Heru. Dibandingkan Gubernur dan Wakil Gubernur periode sebelumnya, pengamanan terhadap wartawan saat itu terbilang lebih humanis.
"Emang sudah dari awal (Heru menjabat) pengamanan lebih ketat ya saat wawancara. Mungkin karena Heru Kasetpres (Kepala Sekretariat Presiden) ya jadi menerapkan protokol Istana Negara," pungkas Dita.
