Infografis
Suara.com - Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini menyoroti langkah Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang memperpanjang masa perbaikan dokumen administrasi persyaratan bakal calon anggota legislatif.
Dia mengatakan perpanjangan perbaikan dan pergantian dokumen seharusnya dilakukan secara demokratis.
"Mestinya ketika jadwal sudah diatur dalam Peraturan KPU, maka koreksi atas itu juga harus dilakukan oleh regulasi yang setara," kata Titi kepada wartawan, Kamis (13/7/2023).
"Tidak bisa diubah hanya dengan keputusan berupa surat edaran yang diterbitkan KPU," tambah dia.
Perubahan ini, lanjut dia, juga seharusnya didasari oleh rekomendasi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) terkait permasalahan administratif yang terjadi dalam proses pencalonan.
"Perubahan kebijakan secara tidak akuntabel akan menimbulkan perlakuan tidak adil dan bisa membuat kecurigaan atau spekulasi antar partai dan caleg atas kebenaran proses yang berlangsung," tutur Titi.
Diketahui, KPU kembali memberi kesempatan kepada partai politik peserta pemilu untuk melakukan perbaikan dokumen persyaratan bakal calon anggota legislatif (bacaleg).
Padahal, KPU telah menetapkan batas akhir penyerahan perbaikan dokumen bacaleg ialah pada Minggu (9/7/2023) pukul 23.59 waktu setempat.
Dalam keterangan yang ditandatangani Ketua KPU Hasyim Asy'ari, partai politik bisa kembali mengganti atau melengkapi dokumen persyaratan administrasi bacaleg hingga Minggu (16/7/2023) mendatang.
Baca Juga: KPU Sebut 18 Parpol Peserta Pemilu Serahkan Perbaikan Dokumen Bacaleg Tepat Waktu
Partai politik harus menyampaikan surat kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota untuk penggantian dokumen bacaleg yang telah diajukan.
