Infografis
Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap konstruksi kasus suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung yang menjerat Sekretaris MA Hasbi Hasan. Pada perkara ini, Hasbi Hasan diduga menerima suap senilai Rp 3 miliar.
Perkara ini berawal Debitur Koperasi Simpan Pinjam Intidana, Heryanto Tanaka (HT) mengajukan banding ke MA terkait perkaranya dengan Budiman Gandi Suparman. Keduanya terlibat sengketa pengurusan Koperasi Simpan Pinjam Intidana.
Di Pengadilan Negeri Semarang, Budiman sudah dinyatakan menang. Namun Heryanto tidak terima dan mengajukan banding ke MA.
Heryanto menunjuk Theodorus Yosep Parera (YTP) sebagai kuasa hukumnya dan memerintahkan kasusnya di kawal di MA. Heryanto mengenal baik mantan Komisaris Independen PT Wika Beto, Dadan Tri Yudianto.
Baca Juga: Usai Geledah Kantor Perusahaan, KPK Lanjutkan 'Obok-Obok' Rumah Keluarga Andhi Pramono di Batam
"DTY (Dadan) kemudian aktif berkomunikasi untuk memastikan bahwa TYP (Yosep) selalu mengawal proses kasasinya di Mahkamah Agung," kata Ketua KPK Firli Bahuri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (12/7/2023).
![Ketua KPK Firli Bahuri memberikan pernyataan terkait penetapan tersangka sekretaris Mahkamah Agung (MA) Hasbi Hasan dalam konferensi pers pengumuman di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (12/7/2023). [Suara.com/Alfian Winanto]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2023/07/12/18511-sekretaris-mahkamah-agung-ma-hasbi-hasan-firli-bahuri.jpg)
Antara Heryanto dengan Dadan terdapat kesepakatan, agar perkara tersebut dimenangkan di MA. Dadan akan ikut mengawal perkara tersebut.
"Dengan adanya pemberian fee memakai sebutan 'suntikan dana'," kata Firli.
Dalam kesepakatan antara Dadan dan Heryanto, terdapat beberapa skenario yang dirancang agar kasasi dikabulkan.
"(Skenario itu) menggunakan istilah 'jalur atas dan jalur bawah' yang dipahami dan disepakati keduanya berupa penyerahan sejumlah uang ke beberapa pihakyang memiliki pengaruh di Mahkamah Agung. Yang satu diantaranya HH (Hasbi Hasan) selaku Sekretaris Mahkamah Agung," ungkap Firli.
Baca Juga: Temukan Dokumen, KPK Lanjutkan Penggeledahan Terkait Kasus Korupsi Dana PEN Di Kabupaten Muna
Pada Maret 2022, antara Heryanto, Dadan, dan Yosep melakukan pertemuan. Pertemuan dilaksanakan di kantor Dadan di Semarang, Jawa Tengah.
"Sebagai bentuk keseriusan DTY (Dadan) untuk mengawal proses kasasi, dihadapan HT (Heryanto) dan TYP (Yosep) terjalin percakapan telepon antara DTY dan HH (Hasbi Hasan) dengan meminta HH untuk turut serta mengawal dan mengurus kasasi perkara HT di Mahkamah Agung dengan disertai adanya pemberian sejumlah uang," kata Firli.
Mereka pun sepakat, Habis Hasan turut ambil bagian untuk mengurus perkara Heryanto. Tak berselang lama, MA mengeluarkan putusan, memenangkan gugatan Heryanto. Budiman dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman lima tahun penjara.
Putusan itupun menjadi bukti campur tangan Hasbi Hasan dan Dadan, berhasil untuk memenangkan Heryanto.
"Sekitar periode Maret 2022-September 2022 terjadi transfer uang melalui rekening bank dari HT (Heryanto) pada DTY (Dadan) sebanyak tujuh kali dengan jumlah sekitar Rp11,2 miliar," sebut Firli.
"Dari uang Rp11,2 Miliar tersebut, DTY (Dadan) kemudian membagi dan menyerahkannya pada HH (Hasbi Hasan) sesuai komitmen yang disepakati keduanya dengan besaran yang diterima HH sejumlah sekitar Rp 3 miliar," sambungnya.
Selain itu, KPK juga menyita sejumlah mobil mewah milik Habi Hasan, yang diduga masih terkait dengan kasus suap.
Atas perbuatannya, Hasbi Hasan dijerat dengan Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b dan atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.
Guna proses penyidikan, Hasbi Hasan ditahan selama 20 pertama mulai tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan 31 Juli 2023 di Rutan KPK Gedung Merah Putih.
