Infografis
Dasar hukum yang digunakan KontraS yakni Perkapolri No. 1/2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian yang harus berdasarkan prinsip legalitas, proporsionalitas, masuk akal, dan preventif.
Polisi juga tidak diperkenankan menggunakan senjata itu sebagai mekanisme utama dalam melaksanakan tugas.
Pernyataan KontraS membuat Bobby berterima kasih mewakili para begal. Kemudian, Bobby meminta untuk bertanya ke masyarakat langsung apakah begal wajib ditembak mati atau tidak.
LBH Medan
Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan mengkritik Bobby karena mendukung polisi menembak mati begal. Wakil Direktur LBH Medan Muhammad Alinafiah menyampaikan penindakan begal di Medan adalah penanggung jawab pemerintah, tetapi harus mengedepankan hukum dan HAM.
Alinafiah menyatakan penindakan begal harus berdasarkan UUD 1945. Selain itu, harus pula berdasarkan UU No. 39/1999 tentang HAM juncto UU No. 12/2005 tentang Pengesahan Konvensi Hak Sipil dan Politik dan Perkapolri No. 1/2009 tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian juncto Perkapolri No. 8/2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Polri.
Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) Medan
Peneliti ICJR, Girlie Aneira Ginting meminta Bobby berhati-hati. Ia meminta untuk mengedepankan pendekatan sistemik untuk menanggulangi kejahatan dan menaati Perkapolri No. 1/2009.
Kompolnas
Komisioner Kompolnas Poengky Indarti menyampaikan penindakan terhadap begal wajib mengutamakan pencegahan dahulu. Baginya penting menggalakkan patroli di wilayah kejahatan, memasang CCTV, pasang lampu penerangan, dan lain-lain.
Baca Juga: Pegawai Kodam I/BB Dibegal di Jalan Patriot Medan, Tas Berisi HP Dibawa Kabur
Kontributor : Annisa Fianni Sisma
