Infografis
Suara.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI hingga kini belum menindaklanjuti surat presiden terkait Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset. Surpres itu tidak kunjung dibacakan di rapat paripurna, termasuk rapat paripurna pada Selasa (11/7/2023).
Ketua DPR RI Puan Maharani menjelaskan mengapa pihaknya belum juga menindaklanjuti surpres RUR Perampasan Aset. Ia berdalih Komisi III sebagai alat kelengkapan dewan (AKD) saat ini masih berfokus membahas RUU lainnya.
"Terkait dengan Perampasan Aset, hari ini Komisi III sedang fokus membahas tiga permasalahan atau RUU yang masih dibahas, jadi seperti yang selalu saya sampaikan DPR sekarang ini memfokuskan untuk bisa menyelesaikan rancangan undang undang yang ada di setiap komisinya. Setiap tahun maksimal dua sesuai dengan tata terbitnya," tutur Puan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (11/7/2023).
Menurut Puan, apabila dua RUU sebelumnya sudah selesai dibahas maka ada peluang untuk melakukan pembahasan RUU selanjutnya.
"Namun jika belum selesai harus diselesaikan dahulu rancangan undang undang tersebut, maksimal satu tahun dua (RUU). Jadi lebih baik kita fokus dulu dengan rancangan undang undang yang sedang dibahas di komisi masing masing, nantinya kalau sudah, baru kita akan membahas rancangan undang-undang yang lain sehingga fokus dalam pembahasannya," kata Puan.
Samakan Pandangan Fraksi-fraksi
Wakil Ketua DPR RI Lodewijk F. Paulus berpandangan perlu ada penyamaan pandangan dalam melihat RUU Perampasan Aset sebelum pada akhirnya ditindaklanjuti untuk dibahas. Menurutnya sembilan fraksi yang ada perlu untuk disatukan dalam memandang RUU Perampasan Aset.
"Ada hukum orang melihat wah apa itu, dari sisi lihat dari Utara kayak apa, dari mana. Ya sama tadi saja coba lihat, masalah RUU Kesehatan sudah sahkan, sudah sedemikian panjang toh ada dua fraksi yang tidak menyetujui, ya itulah bagian dari kehidupan demokrasi di DPR ini," tutur Lodewijk.
Lodewijk menegaskan kembali perlunya kekompakan sembilan fraksi sebelum menindaklanjuti RUU Perampasan Aset. Hal ini menjadi pertimbangan DPR, kendati Presiden Joko Widodo atau Jokowi sudah mendesak agar DPR segera menyelesaikan RUU Perampasan Aset.
"Kita kan ada dinamika coba, katakan ada SOP kita yang bagaimana menuju ke sana. Kalau ini katakan sembilan fraksi belum kompak gimana kita mau kelola ya, itu dulu yang harus disatukan," kata Lodewijk.
