Infografis
Suara.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui revisi Undang-undang tentang Desa menjadi RUU inisiatif DPR. Persetujuan itu diambil dalam rapat paripurna masa sidang V tahun sidang 202-2023.
Ketua DPR Puan Maharani mengatakan, sembilan fraksi sebelumnya sudah menyampaikan pendapatnya masing-masing. Kekinian, DPR meminta persetujuan atas hasil rapat tersebut untuk menjadikan revisi UU Desa menjadi inisiatif DPR.
"Kini tiba saatnya kami menanyakan kepada sidang dewan yang terhormat, apakah RUU usul inisiatif Baleg DPR RI tentang perubahan kedua atas UU Nomor 6 tahun 2014 tentang desa dapat disetujui menjadi RUU usul DPR RI?" tanya Puan di rapat paripurna, Selasa (11/7/2023).
"Setuju," jawab sidang dewan.
Harap Pemerintah Tindak Lanjut
Badan Legislasi (Baleg) DPR menyetujui draf revisi Undang-Undang tentang Desa menjadi usul inisiatif DPR. Persetujuan itu diambil melalui rapat pleno di Baleg DPR, Senin (3/7/2023).
"Apakah rancangan revisi Undang-Undang Desa dapat kita setujui?" tanya Wakil Ketua Baleg DPR Achmad Baidowi yang disetujui anggota.
Selanjutnya, draf revisi UU Desa akan dibawa ke rapat paripurna terdekat untuk disahkan menjadi inisiatif DPR.
"Perlu kami sampaikan bahwa, khususnya kepada teman-teman kades dan juga masyarakat Indonesia yang memantau persidangan ini bahwa yang kami sahkan pada kesempatan ini adalah RUU usul inisiatif DPR yang akan dibawa ke paripurna," kata Baidowi.
Baca Juga: Pimpinan DPR Janjikan Revisi UU Desa Bisa Rampung Sebelum Desember
Baidowi berharap untuk selanjutnya pemerintah merespons draf dari Baleg dengan mengirimkam surpres atau surar presiden dan daftar inventaris masalah (DIM) agar revisi UU Desa bisa dibahas bersama.
