Infografis
Suara.com - Jaksa Penuntut Umum atau JPU meminta Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta tetap melanjut peradilan terhadap Direktur Utama BAKTI Kominfo, Anang Achmad Latif yang kini menjadi terdakwa korupsi BTS 4G.
Dalam persidangan, Jaksa meminta Hakim untuk menolak nota keberatan atau eksepsi Anang. Mereka berpendapat nota keberatan yang sebelumnya disampaikan Anang, telah masuk ke pokok perkara.
"Karena materi keberatan dari penasehat sesungguhnya sudah memasuki materi pokok perkara, maka keberatan penasehat hukum tersebut sudah selayaknya dinyatakan ditolak untuk seluruhnya," kata Jaksa di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (11/7/2023).
Menurut Jaksa, guna membuktikan Anang bersalah atau tidak, majelis hakim melanjutkan persidangan kasus itu.
Baca Juga: Pede Dakwaannya Tepat, Jaksa Minta Hakim Tolak Eksepsi Johnny Plate
"Oleh karenanya guna mendapatkan kebenaran materiel sebagaimana tujuan pencarian kebenaran dalam hukum pidana dan keadilan bagi seluruh pihak, maka persidangan perkara a quo dilanjutkan pada sidang pembuktian," tegas Jaksa.
Sebagaimana diketahui, Anang menjadi salah satu terdakwa korupsi proyek penyediaan infrastruktur Base Transceiver Station (BTS) 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 BAKTI Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo).
Dia didakwa menerima uang Rp 5 miliar. Dana itu disebut dialihkan Anang ke bentuk lain, sehingga dia juga dijerat dengan pasal tindak pidana pencucian uang atau TPPU.
Korupsi BTS 4G
Kejagung RI telah menetapkan Johnny G Plate sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi penyediaan infrastruktur Base Tranceiver Station (BTS) dan infrastruktur pendukung Kominfo periode 2020-2022.
Baca Juga: Dituduh Terima Uang Korupsi BTS, Politisi Demokrat Laporkan Akun Twitter Ghanieierfan Ke Bareskrim
Johnny G Plate disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Kejaksaan Agung menduga telah terjadi kerugian keuangan negara mencapai Rp 8,032 triliun. Selain Johnny, ada delapan orang lain yang sudah ditetapkan sebagai tersangka.
Mereka adalah Anang Achmad Latif (AAL) selaku Direktur Utama BAKTI Kementerian Komunikasi dan Informatika, Galumbung Menak (GMS) selaku Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia, Yohan Suryanto (YS) selaku tenaga ahli Human Development (HUDEV) Universitas Indonesia.
Kemudian, Account Director of Integrated Account Departement PT Huawei Tech Investment Mukti Ali (MA), Komisaris PT Solitech Media Sinergy Irwan Hermawan (IH) dan Direktur Utama (Dirut) PT Basis Utama Prima Muhammad Yusrizki yang juga menjabat Ketua Komite Tetap Energi Terbarukan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia.
Penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejagung juga sudah memeriksa 498 orang saksi dan melakukan pencekalan kepada 25 orang saksi.
Selain itu, Kejagung juga telah sita tiga bidang tanah seluas 11,7 hektare milik Johnny G Plate di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur.
