Infografis
Suara.com - Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) menyoroti minimal alokasi anggaran 10 persen dalam Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) yang dihapuskan dalam Rancangan Undang-undang (RUU) Kesehatan.
Ketua Umum PPNI Harif Fadhillah menuding ketidakterbukaan pemerintah dan DPR RI terkait alasan pengurangan alokasi anggaran minimal 10 persen itu.
"Saya juga bertanya, kalau di Undang-Undang yang lain, bidang pendidikan 20 persen. Kenapa bisa 20 persen? Itu menyejahterakan guru dan dosen. Ada porsinya. Tapi tenaga kesehatan dalam bentuk program-program yang bagaimana?" kata Harif di depan Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Selasa (11/7/2023).
Harif menduga pemerintah dan DPR diam-diam melakukan hal tersebut untuk membela kepentingan asing.
"Misi-misi untuk membela kepentingan asing," tambah.
Seharusnya, lanjut dia, pemerintah dan DPR terbuka kepada rakyat soal alasan penghapusan alokasi anggaran minimal 10 persen untuk tenaga kerja itu.
"Kalau menurut saya, kenapa harus sembunyi-sembunyi? Justru harus diserahkan, dibeberkan kepada rakyat. Supaya rakyat bisa menilai," ucap Harif.
Lebih lanjut, dia menyebut kemungkinan RUU Kesehatan ini memang dibuat untuk melancarkan masuknya tenaga kesehatan asing ke Indonesia.
"Bisa saja. Saya bisa bayangkan ada sebuah rumah sakit asing yang membawa semua perawatnya, membawa dokternya yang berlatarbelakang asing, membawa teknologinya. Patut diduga," tandas dia.
Baca Juga: Tunjukan Sikap Tolak RUU Kesehatan, PPNI Sepakat Mogok Nasional!
Perlu diketahui, sejumlah organisasi tenaga kesehatan yang terdiri dari Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI), Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI), Ikatan Bidan Indonesia (IBI), Ikatan Apoteker Indonesia (IAI), dan Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI) akan menggelar demonstrasi di depan Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat.
