Ada Wacana Munaslub Golkar, Bamsoet: Itu Domain Dewan Pakar
Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo mengemukakan bahwa hingga kini belum mengetahui adanya kabar tersebut.
Suara.com - Kabar akan adanya Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub Golkar) yang santer dalam beberapa waktu belakangan direspons Wakil Ketua Umum partai beringin tersebut, Bambang Soesatyo.
Ia mengemukakan bahwa hingga kini belum mengetahui adanya kabar tersebut. Bahkan, saat ditanya mengenai ihwal kabar tersebut, Bamsoet mengatakan, hal tersebut bukan domainnya untuk menjawab.
"Itu adalah domain dewan pakar," katanya usai menghadiri rapat konsultasi pimpinan MPR RI dengan pimpinan DPD di Gedung Nusantara V, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (10/7/2023).
Bamsoet bahkan menegaskan bahwa saat ini senada dengan sang Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dalam menyikapi adanya wacana Munaslub Golkar tersebut.
"Ya, sama jawabannya. Ya, sama kayak Pak Airlangga. Saya senada dengan Pak Airlangga, demikian Pak Airlangga," ujarnya.
Bahkan saat ditanya terkait isu munaslub Partai Golkar jelang Pemilu 2024 maupun soal bobot besaran keputusan yang diambil Dewan Partai Golkar bagi DPP Partai Golkar, Bamsoet menyerahkannya kepada Dewan Pakar.
"Tanya dewan pakar saya kan bukan dewan pakar," ucap dia.
Sebelumnya, Dewan Pakar Partai Golkar melakukan rapat yang terkonfirmasi digelar di kediaman Ketua Dewan Partai Golkar Agung Laksono di Cipinang Cempedak, Jakarta Timur pada Minggu (9/7/2023) malam.
Informasi terkait pelaksanaan rapat ini dikonfirmasi Ridwan Hisjam. Ia mengatakan rapat Dewan Pakar Partai Golkar memang harus digelar kembali untuk mendengarkan masukan dari para pimpinan dan anggotanya.
Baca Juga: Gantikan Sahbirin Noor, Bahlil Tunjuk Rikwanto Sebagai Ketua DPD Golkar Kalimantan Selatan
Tentu yang menjadi pembahasan ialah seputas isu nasioonal yang aktial. Posisi Partai Golkar dalam Pileg 2024 juga menjadi pemabahasan. Adapun teranyar rapat akan membahas dan mengevaluasi keputusan Musyawarah Nasional atau Munas Partai Golkar pada Desember 2019, yang memutuskan Ketua Umum Airlangga Hartarto sebagai calon presiden mendatang.
Keputusan Munas 2019 itu yang turut dibahas untuk kemudian dievaluasi. Evaluasi dilakukan lantaran sampai dengan saat ini Golkar tidak memiliki arah yang jelas, kendati ada putusan Munas tersebut.
"Sampai hari ini belum menunjukkan tanda-tanda ke mana arah DPP Partai Golkar. Padahal kan sudah hampir empat tahun ya. Bulan Desember ini sudah empat tahun, tetapi kejelasan DPP Golkar terhadap keputusan Munas itu belum kelihatan," kata Ridwan.
Ridwan juga menyoroti posisi Golkar di Koalisi Indonesia Bersatu atau KIB bersama PAN dan PPP. Menurutnya meski sudah satu tahun berjalan, arah KIB belum jelas. Mengingat ada PPP yang lebih dulu menetapkan mendukung pencapresan Ganjar Pranowo, sementara Golkar dan PAN masih bergeming.
"Nah ini kita akan evaluasi, dalam artian dibahas lah. Karena fungsinya Dewan Pakar ini kan para pemikir lah, senior-senior Partai Golkar yang sudah berpengalaman, baik di pemerintahan, legislatif, mantan gubernur juga ada di sini, dan juga senior-semior organisasi Partai Golkar," kata Ridwan.
Ridwan menuturkan ketidakjelasan arah Golkar membuat mesin partai bak tidak bertenaga. Padahal para pengurus dan kader di bawah menanti-nanti sinyal ke mana arah Golkar berlabuh, alhasil seluruh kader dan komponen partai dari pusat sampai daerah menjadi loyo dan berdampak terhadap tergerusnya suara Golkar di beberapa hasil survei.
"Jadi ketidakjelasan ini yang membuat semua organ organisasi menjadi loyo. Jadi liar karena tidak ada kepastian. Jadi seperti tidak ada nakhodanya kan akan ke mana," kata Ridwan.
Dalam rapat Dewan Pakar, Ridwan bakal meminta agar Dewan Pakar membuat rekomendasi. Meski ia nilai sudah terlambat, tetapi rekomendasi itu tetap harus dikeluarkan Dewan Pakar. Adapun rekomendasinya ialah meminta Airlangga selaku Menteri Koordinator Bidang Perekonomian untuk mundur dari kabinet.
