Gugat Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, PBB Sebut Penjelasan Pasal 7 Bertentangan dengan UUD 1945

Hal ini, lanjut dia, berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum yang dinilai bertentangan dengan norma Pasa 28D ayat (!) UUD 1945.

"Di kalangan MPR sendiri sampai hari ini timbul keragu-raguan apakah dengan perubahan status dan kedudukan MPR akibat amandemen UUD 1945 menyebabkan MPR kehilangan kewenangannya untuk membuat ketetapan-ketetapan yang bercorak pengaturan di samping kewenangannya untuk melakukan perubahan terhadap UUD 1945," ucap Iqbal.

Dengan begitu, dia menyebut penjelasan atas Pasal 7 UU 12/2011 harus dinyatakan bertentangan dengan norma Pasal 28D UUD 1945.