Infografis
Menurut Anggota Dewan Pakar Partai Golkar Ridwan Hisjam, ada potensi pergantian ketua umum, apabila Dewan Pakar bersepakat mengevaluasi dan mengubah hasil Munas 2019. Tentunya, lanjut Ridwan, mengubah keputusan tersebut harus melalui Munas Luar Biasa atau Munaslub dan di sini lah posisi Airlangga sebagai ketum berpeluang dibicarakan ulang.
"Ya apabila keputusan Munas itu bukan Airlangga jadi calon presiden, berarti harus Munaslub kan, karena harus mengubah keputusannya," kata Ridwan kepada wartawan, Minggu (9/7/2023).
Ridwan menegaskan, Munaslub nantinya mengutamakan pengubahan hasil Munas 2019 sesuai hasil evaluasi Dewan Pakar. Tetapi di luar itu tentu terbuka opsi mencari pengganti Airlangga, menyusul direvisinya hasil Munas 2019.
"Jadi Munaslub dalam rangka mengubah keputusan bahwa Airlangga bukan calon presiden, bisa calon lain kan, apakah yang lainnya saya ndak sebut nama, nah itu bisa juga," kata Ridwan.
"Tapi berpeluang juga karena Munaslub maka pergantian ketua umum bisa mengarah ke sana, tergantung pemilik suara, kita kan bukan pemilik suara," ujarnya.
Tak lagi Mau Capreskan Ketua Umum Airlangga?
Sebelumnya, Dewan Pakar Partai Golkar melakukan rapat yang terkonfirmasi digelar di kediaman Ketua Dewan Partai Golkar Agung Laksono di Cipinang Cempedak, Jakarta Timur pada Minggu (9/7/2023) malam.
Informasi terkait pelaksanaan rapat ini dikonfirmasi Ridwan Hisjam. Ia mengatakan rapat Dewan Pakar Partai Golkar memang harus digelar kembali untuk mendengarkan masukan dari para pimpinan dan anggotanya.
Tentu yang menjadi pembahasan ialah seputas isu nasioonal yang aktial. Posisi Partai Golkar dalam Pileg 2024 juga menjadi pemabahasan.
Teranyar, rapat akan membahas dan mengevaluasi keputusan Musyawarah Nasional atau Munas Partai Golkar pada Desember 2019, yang memutuskan Ketua Umum Airlangga Hartarto sebagai calon presiden mendatang.
