Suara.com - Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menampik adanya rencana musyawarah nasional luar biasa atau munaslub untuk menggantikan posisi dirinya sebagai ketua umum, sekaligus mengevaluasi hasil Munas 2019 yang memandatkan ketua umum menjadi calon presiden (capres).
Sebelumnya, terkait evaluasi dan potensi penggantian Airlangga itu didasarkan dari Rapat Dewan Pakar DPP Partai Golkar di kediaman Ketua Dewan Pakar Agung Laksono, Minggu kemarin. Airlangga tidak membantah terkait adanya pertemuan Dewan Pakar, tetapi ia menegaskan agenda pertemuan tersebut bukan tentang perencanaan munaslub.
"Nggak ada, agendanya bukan itu," kata Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (10/7/2023).
Airlangga juga membantah pernyataan Anggota Dewan Pakar Ridwan Hisja, terkait rencana Dewan Pakar melakukan evaluasi hasil Munas 2019 hingga menyoal munaslub.
"Tidak ada, tidak ada," ujar Airlangga.
Menteri Koordinator bidang Perekonomian ini menegaskan Golkar memiliki forum tertinggi sebagai mekanisme dalam mengambil suatu keputusan di partai.
"Forum tertinggi rakernas, rapim, munas," ujarnya.
Potensi Munaslub, Cari Pengganti Airlangga
Posisi Airlangga Hartarto, selaku Ketua Umum Partai Golkar, terancam, seiring rapat yang digelar Dewan Pakar Partai Golkar pada Minggu (9/7/2023) malam.
Rapat itu diketahui digelar untuk mengevaluasi hasil Munas 2019 yang isinya mendukung Airlangga sebagai calon presiden 2024.