Infografis
Suara.com - Ahli bahasa dari Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Asisda Wahyu Asri Putradi yang dihadirkan sebagai saksi ahli di sidang kasus pencemaran nama baik Luhut Binsar Pandjaitan menjelaskan arti kata 'Lord'. Dalam sidang ini, Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanty duduk sebagai terdakwa.
Jaksa penuntut umum bertanya mengenai arti kata 'Lord' yang tertera dalam judul konten video Intan Jaya yang diduga telah mencemarkan nama baik Luhut.
"Tadi ditanya pendapat judul 'Ada Lord Luhut di balik Relasi Ekonomi OPS Militer', menurut pendapat ahli pemaknaan 'Lord' Luhut di sini seperti apa?" tanya jaksa di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Senin (10/7/2023).
Asisda menjabarkan kata 'Lord' berasal dari bahasa Arab yang berarti Tuhanku.
Baca Juga: Kubu Haris-Fatia Protes Suara Saksi Ahli Kekecilan di Sidang, Pengunjung Teriak: Kasih Mik Lima!
"Kata 'Lord' itu sebetulnya dari bahasa Arab yaitu Rabb, Tuhanku diubah jadi 'Lord' dalam bahasa Inggris, secara religius ada sebutan oh my 'Lord' Tuhanku Yang Maha Kuasa, yang punya kekuasaan dan sebagainya," ujar Asisda.
Jika dikaitkan dengan 'Lord' Luhut sebagaimana dalam konten video Haris-Fatia, maka dapat diartikan Luhut yang memiliki kekuasaan penuh.
"Nah penyematan kata 'Lord' dalam judul ada 'Lord' Luhut itu mengarah kepada Luhut yang berkuasa, pemaknaannya seperti itu. Jadi 'Lord' Luhut di situ lebih diarahkan kepada Pak Luhut yang punya penuh kekuasaan, pemaknaannya seperti itu," jelas Asisda.
Untuk diketahui, dalam sidang ini Haris dan Fatia didakwa mencemarkan nama baik Luhut Binsar Pandjaitan oleh jaksa.
Jaksa menyatakan pernyataan Haris dan Fatia dalam sebuah video yang diunggah melalui akun YouTube milik Haris telah mencemarkan nama baik Luhut.
Baca Juga: Saksi Ahli Sidang Haris-Fatia Sebut Judul Video 'Lord' Luhut Sengaja Dibikin Bombastis
Video tersebut berjudul 'Ada lord Luhut di balik relasi ekonomi-ops militer Intan Jaya!! Jenderal BIN juga Ada1! >NgeHAMtam'. Hal yang dibahas dalam video itu adalah kajian cepat Koalisi Bersihkan Indonesia dengan judul 'Ekonomi-Politik Penempatan Militer di Papua: Kasus Intan Jaya'.
Haris dan Fatia didakwa Pasal 27 ayat 3 juncto Pasal 45 ayat 3 Undang-Undang ITE, Pasal 14 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, Pasal 15 UU Nomor 1 Tahun 1946, dan Pasal 310 KUHP. Setiap pasal tersebut di-juncto Pasal 55 ayat 1 KUHP.
