Infografis
"Nah, yang berhak mengevaluasi itu ya forum setingkat yang sama. Dewan atau Dewan Pakar itu tidak punya kewenangan untuk melakukan evaluasi kebijakan itu. Kalau memberikan saran dan masukan ya boleh-boleh saja," tandasnya.
Evaluasi oleh Dewan Pakar
Posisi Airlangga Hartarto selaku Ketua Umum Golkar terancam seiring rapat yang digelar Dewan Pakar Partai Golkar pada Minggu (9/7/2023) malam. Rapat itu diketahui digelar untuk mengevaluasi hasil Musyawarah Nasional atau Munas 2019 yang isinya mendukung Airlangga sebagai calon presiden 2024.
Menurut anggota Dewan Pakar Partai Golkar Ridwan Hisjam, ada potensi pergantian ketua umum apabila Dewan Pakar bersepakat mengevaluasi dan mengubah hasil Munas 2019. Tentu mengubah keputusan tersebut harus melalui Munas Luar Biasa atau Munaslub dan di sini lah posisi Airlangga sebagai ketum berpeluang dibicarakan ulang.
"Ya apabila keputusan Munas itu bukan Airlangga jadi calon presiden, berarti harus Munaslub kan, karena harus mengubah keputusannya," kata Ridwan kepada wartawan, Minggu (9/7/2023).
Ridwan menegaskan Munaslub nantinya mengutamakan pengubahan hasil Munas 2019 sesuai hasil evaluasi Dewan Pakar. Tetapi di luar itu tentu terbuka opsi mencari pengganti Airlangga, menyusul direvisinya hasil Munas 2019.
"Jadi Munaslub dalam rangka mengubah keputusan bahwa Airlangga bukan calon presiden, bisa calon lain kan, apakah yang lainnya saya ndak sebut nama, nah itu bisa juga," kata Ridwan.
"Tapi berpeluang juga karena Munaslub maka pergantian ketua umum bisa mengarah ke sana, tergantung pemilik suara, kita kan bukan pemilik suara," ujarnya.
Baca Juga: Dewan Pakar Gelar Evaluasi, Posisi Airlangga Selaku Ketua Umum Golkar Berpeluang Tergantikan
