Suara.com - DPP Partai Golkar angkat bicara ihwal rencana Dewan Partai Golkar melakukan evaluasi terhadap keputusan Musyawarah Nasional atau Munas 2019 yang menetapkan Ketua Umum Airlangga Hartarto sebagi calon presiden.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar Doli Kurnia mempertanyakan apa yang ingin dievaluasi Dewan Pakar dalam rapatnya. Ia menegaskan bahwa Partai Golkar sudah menegaskan kembali arahan melalui Rakernas beberapa waktu lalu.
"Kita sudah ini apa namanya rakernas, baru aja kapan sih itu sebulan yang lalu kan. Apa yang mau dievaluasi," kata Doli kepada wartawan, Senin (10/7/2023).
Diketahui dalam Rakernas itu, Dewan Pakar juga turut andil memberikan masukan dan saran.
"Kan kemarin Dewan Pakar juga sudah memberikan masukan dan saran. Dan keputusan di Rakernas itu kan juga berdasarkan keputusan yang didalamnya ada Dewan Pakar," kata Doli.
"Jadi kalau berkaitan dengan Pilpres kan sudah diberikan kemarin, kekuatan bahwa seluruh yang berkaitan soal keputusan akhir, tentang momentum, strategi, dan keputusan akhir terkait dengan Pilpres kan diserahkan mandatnya kepada ketua umum," papar Doli.
Dia berujar pada waktu Rakernas secara eksplisit sekaligus telah disampaikan kepada Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono
"Terus apa yang mau dievaluasi. Itu kan berdasarkan saran dan masukan mereka pada saat Rakernas juga," kata Doli.
Terkait dengan evaluasi, Doli mengatakan Dewan Pakar tidak memiliki kewenangan. Menurutnya Dewan Pakar sebatas memberikan saran dan masukan.
Baca Juga: Dewan Pakar Gelar Evaluasi, Posisi Airlangga Selaku Ketua Umum Golkar Berpeluang Tergantikan
"Ya kewenangan untuk mengevaluasi keputusan DPP sih enggak ada ya. Apalagi kan DPP selama ini kan menjalankan keputusan Munas, Rapimnas, dan Rakernas," kata Doli.