Deretan Kader yang Pernah Kena Teguran PDIP, Effendi Simbolon Berikutnya?

Minggu, 09 Juli 2023 | 19:11 WIB
Deretan Kader yang Pernah Kena Teguran PDIP, Effendi Simbolon Berikutnya?
Anggota Komisi I DPR Effendi Simbolon menghadiri sidang putusan dugaan pelanggaran etik terkait ucapannya "TNI seperti gerombolan" oleh Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (15/9/2022) . [ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/hp].
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sempat memberikan sanksi kepada beberapa kadernya. Pasalnya, kader-kader tersebut menyinggung dan ribut tentang pencapresan pada pemilu 2024

Kader tersebut ditegur karena beberapa hal seperti pernyataan dukungan ke calon yang belum ditetapkan partai, pernyataan kesiapan diri menjadi presiden padahal belum ada keputusan partai, dan lain-lain. Sanksi tersebut pun beragam mulai dari teguran ringan hingga berat dan terakhir.

Kader PDIP berikutnya yang diduga akan terkena teguran selanjutnya adalah Effendi Simbolon. Alasannya, Effendi menyatakan terkait dukungannya terhadap Prabowo Subianto.

Berkaitan dengan itu, simak deretan kader yang pernah kena teguran PDIP sebagai berikut.

1. FX Hadi Rudyatmo

Ketua Dewan Pimpinan Cabang PDIP Solo FX Hadi Rudyatmo dikenakan sanksi peringatan keras. Pasalnya, Rudy merupakan kader senior, sehingga seharusnya menjadi contoh bagi kader muda. Berdasarkan pertimbangan tersebut, sanksinya berupa peringatan keras dan terakhir. 

"Pak Rudy ini kader senior, tentu sanksi lebih berat. Karena itu kami jatuhkan sanksi peringatan keras dan terakhir," kata Ketua Bidang Kehormatan Dewan Pengurus Pusat (DPP PDIP) Komarudin Watubun di Jakarta, Rabu (26/10/2022).

Rudy menyatakan secara resmi dukungannya atas pencapresan Ganjar Pranowo. Padahal, Komarudin menyampaikan pencalonan calon presiden dan calon wakil presiden PDIP hanya dapat dikeluarkan oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

2. Ganjar Pranowo

Baca Juga: Ungkap Opini Pribadi Tokoh yang yang Layak Jadi Presiden, Effendi Simbolon Dipanggil DPP PDI, Prabowo: Bukan Urusan Saya

Sebelum diusung menjadi capres dari PDIP, Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo ditegur atas pernyataannya siap menjadi calon presiden. Kendati demikian, Ganjar hanya memperoleh sanksi berupa teguran ringan.

Komarudin menilai pernyataan Ganjar tidak menyalahi aturan tetapi memicu tafsir yang berbeda-beda. Partai pun menilai tindakan itu perlu diberikan teguran.

Usai ditegur, Ganjar berterimakasih kepada partai yang mendukungnya selama ini.

"Saya terima kasih dari Pak Sekjen, Dewan Kehormatan, yang tadi sudah memberikan banyak penjelasan, clearance pada statement saya,” ujar Ganjar usai menjalani sidang klarifikasi.

3. Gibran Rakabuming

Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka juga diduga dinasehati PDIP. Hal ini lantaran pertemuannya dengan Prabowo Subianto di Angkringan Omah Semar pada Jumat (19/5/23) malam.

Gibran mengaku menemui Prabowo sebagai sikap tuan rumah yang baik menjamu tamu Gibran melakukan hal ini tak hanya kepada Prabowo, tetapi juga Anies Baswedan, Airlangga Hartarto, Sandiaga Uno, dan lain-lain.

4. Effendi Simbolon

Sekretaris Jenderal PDIP Perjuangan, Hasto Kristiyanto mengatakan Effendi akan dipanggil oleh bidang kehormatan PDIP. Pasalnya, ia menilai Prabowo Subianto adalah sosok pemimpin tepat bagi Indonesia ke depan menggantikan Jokowi.

“Saya pernah menyampaikan saya melihat seyogianya yang bertarung sekarang itu ada Prabowo-Prabowo yang setara. Jadi, kelasnya itu sama. Kalau ada 3, ada 4 ya sekelas Prabowo sehingga kita memang mampu berkompetisi di dunia internasional, yang mampu merajut keharmonian dari Aceh hingga Papua,” kata Effendi Simbolon di sela-sela acara Rakernas PSBI di Jakarta, Jumat (7/7/2023).

Hasto menyampaikan, seluruh kader PDIP harus satu arah mendukung Ganjar Pranowo. Jika ada sikap kader yang tidak sesuai partai, maka akan ditemukan dengan bidang kehormatan DPP PDIP.

"Karena PDI Perjuangan adalah partai ideologi berdasarkan Pancasila dan keputusan sudah diambil sehingga seluruhnya wajib," terang Hasto.

Kontributor : Annisa Fianni Sisma

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI