Infografis
Suara.com - Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan geram dengan sejumlah aksi negara maju yang mengkritik kebijakan hilirisasi Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dirinya lantas mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk bersatu melawan kritikan tersebut.
"Jadi kalian harus berani juga mengatakan 'Hei ini Indonesia baru, Indonesia maju'. Karena kita harus kompak itu semua, jadi jangan boleh kita diatur-atur negara lain," kata Menko Luhut dalam akun Instagram pribadinya @luhut.pandjaitan yangd ikutip Sabtu (8/7/2023).
Menurut dia, Indonesia juga ingin menjadi negara maju seperti negara-negara lain. Nah, salah satu langkah untuk maju adalah melakukan program hilirisasi yang membuat nilai tambah komoditas RI bernilai lebih tinggi.
"Sepanjang itu sama-sama punya kepentingan, Indonesia juga pengin jadi negara maju, emang kamu saja yang pengin jadi negara maju?" katanya.
Baca Juga: IPR: Lambat Laun Projo Akan Dukung Prabowo di Pilpres 2024
Sebelumnya, Indonesia kembali dihebohkan dengan isu pernyataan Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund/IMF) yang meminta kepada pemerintah Indonesia untuk mempertimbangkan penghapusan kebijakan larangan ekspor nikel dan tidak meluas pada komoditas lain.
IMF dalam laporan terbarunya meminta Indonesia menghapus kebijakan pembatasan ekspor nikel secara bertahap, karena dinilai akan merugikan Indonesia. Permintaan tersebut tertuang dalam dokumen IMF Executive Board Concludes 2023 Article IV Consultation with Indonesia.
IMF meminta, kebijakan hilirisasi, terutama nikel harus berlandaskan analisis terkait biaya dan manfaat lebih lanjut.
Kebijakan hilirisasi oleh Indonesia, menurut IMF juga perlu dibentuk dengan mempertimbangkan dampak-dampak adanya potensi kehilangan pendapatan negara Indonesia, juga berdampak terhadap wilayah lain.
"Biaya fiskal dalam hal penerimaan (negara) tahunan yang hilang saat ini tampak kecil dan ini harus dipantau sebagai bagian dari penilaian biaya-manfaat ini," kata IMF dalam laporannya.
Baca Juga: Projo Merapat ke Prabowo? Pengamat Politik Sebut Relawan Tegak Lurus dengan Jokowi
Oleh sebab itu, IMF mengimbau adanya analisa rutin mengenai biaya dan manfaat hilirisasi. Analisa ini harus diinformasikan secara berkala dengan menekankan pada keberhasilan hilirisasi dan perlu atau tidaknya perluasan hilirisasi ke jenis mineral lain.
"Kebijakan industri juga harus dirancang dengan cara yang tidak menghalangi persaingan dan inovasi, sambil meminimalkan efek rambatan lintas batas yang negatif," tambahnya.
