Infografis
Suara.com - Ketua Umum Relawan Gerakan Indonesia untuk Jokowi (Gijow) Ates Pasaribu mengatakan kasus korupsi BTS 4G yang melibatkan Eks Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate merupakan masalah ekonomi politik yang berimplikasi luas.
Di satu sisi, kasus ini menggelapkan dana publik untuk keuntungan pribadi. Di sisi lain, juga merupakan cerminan dari ekonomi politik Indonesia dengan lemahnya kelembagaan dan tingginya tingkat korupsi.
Ates menuturkan, ekonomi politik Indonesia telah dibentuk oleh sejarah kolonialisme dan otoritarianisme. Negara ini diperintah oleh Belanda selama lebih dari 300 tahun, dan kemudian oleh serangkaian rezim otoriter setelah kemerdekaan.
"Warisan ini membekas dalam masyarakat Indonesia, sehingga sulit untuk membangun institusi yang kuat dan menegakkan supremasi hukum," kata Ates dalam keterangannya, Kamis (6/7/2023).
Baca Juga: Johnny G Plate Ungkap Perintah Jokowi di Pusaran Korupsi BTS Kominfo, PDIP: Perintah yang Mana?!
Dia menerangkan, korupsi merupakan masalah utama di Indonesia. Menurut Transparency International, Indonesia menempati peringkat 102 dari 180 negara dalam Indeks Persepsi Korupsinya. Artinya, Indonesia dianggap lebih korup dibandingkan sebagian besar negara di dunia.
Kasus korupsi BTS ini merupakan gejala dari masalah korupsi yang lebih luas di Indonesia. Ini adalah pengingat bahwa ekonomi politik negara masih berjuang untuk mengatasi warisan kolonialisme dan otoritarianisme.
"Kasus tersebut juga berimplikasi pada masa depan Indonesia. Jika pemerintah tidak mampu mengatasi korupsi secara memadai, hal itu akan terus merusak pembangunan ekonomi negara dan kemajuan sosial," terangnya.
Selain faktor ekonomi politik, kasus korupsi BTS juga bisa dilihat sebagai cerminan dari kekuatan kepentingan pribadi di Indonesia. Industri telekomunikasi adalah sektor yang menguntungkan, dan ada kepentingan kuat yang diuntungkan dari korupsi di sektor ini. Kepentingan-kepentingan ini mungkin berperan dalam memfasilitasi korupsi yang terjadi di proyek BTS.
Kasus korupsi BTS merupakan skandal serius yang merusak reputasi pemerintah Indonesia. Ini juga menjadi pengingat akan tantangan yang dihadapi Indonesia dalam membangun institusi yang kuat dan memerangi korupsi.
Baca Juga: Gelar Silaturahmi di Solo, Relawan Jokowi Dorong Gibran Maju Cawapres 2024
"Kasus ini akan diawasi ketat oleh masyarakat Indonesia dan dunia internasional," katanya.
Aspek ekonomi
Korupsi proyek pembangunan BTS berdampak langsung pada infrastruktur telekomunikasi. Dana yang seharusnya digunakan untuk membangun BTS dan memperluas jangkauan layanan telekomunikasi dapat disalahgunakan. Hal ini dapat menghambat pertumbuhan industri telekomunikasi, mengganggu kualitas sinyal, dan menunda peningkatan konektivitas di daerah yang membutuhkan.
Kasus ini menganggu iklim investasi, sehingga dapat menimbulkan ketidakpastian dan ketidakpercayaan bagi investor. Ketidakstabilan politik dan persepsi korupsi yang tinggi dapat mengurangi minat investor dalam sektor telekomunikasi. Hal ini berpotensi menghambat pertumbuhan industri, peningkatan teknologi, dan penciptaan lapangan kerja baru yang berhubungan dengan sektor tersebut.
"Kasus ini berdampak langsung pada kerugian keuangan negara dan dapat membatasi kemampuan pemerintah untuk membiayai proyek dan program penting lainnya, termasuk di sektor infrastruktur dan pelayanan publik," tuturnya.
Aspek Politik
Keterlibatan seorang menteri dalam kasus korupsi BTS telah merusak kredibilitas pemerintah. Kasus ini dapat memicu keraguan masyarakat terhadap komitmen pemerintah dalam memberantas korupsi dan menegakkan hukum.
Hal ini juga dapat berdampak pada dukungan politik terhadap pemerintah, terutama jika persepsi korupsi terhadap pejabat tinggi semakin meningkat.
"Tidak kalah penting adalah tindakan korupsi yang melibatkan menteri tersebut adalah pengkhianatan terhadap cita-cita reformasi 1998," kata Ates.
Reformasi 1998 adalah perjuangan yang dilakukan oleh rakyat Indonesia untuk mengakhiri pemerintahan otoriter dan korupsi yang meluas.
Oleh karena itu, tindakan jaksa penuntut umum dan lembaga penegak hukum lainnya dalam menangani kasus korupsi tersebut sangat penting. Mereka harus menunjukkan komitmen yang kuat untuk melindungi kepentingan publik, mempertahankan integritas institusi, dan memastikan bahwa pelaku dihukum berat.
Dalam konteks ini, penegakan hukum yang adil dan tegas terhadap korupsi tidak hanya merupakan kewajiban hukum, tetapi juga merupakan komitmen untuk membangun pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab.
"Dengan menegakkan hukum secara adil, kita dapat memperkuat semangat reformasi 1998 dan mengembalikan kepercayaan publik terhadap institusi negara," katanya.
