Infografis
Suara.com - Rancangan Undang-Undang (RUU) Desa memuat beberapa usulan pasal yang kontroversial dari sederet anggota DPR RI yang tergabung dalam Panitia Kerja (Panja). Salah satu usulan pasal RUU Desa tak lain adalah kenaikan gaji Kepala Desa (Kades) oleh Anggota DPR dari Fraksi PKS DPR RI, Syahrul Aidi Mazaat.
Syahrul kala rapat Panja di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (26/6/2023) menegaskan urgensi kenaikan gaji Kades.
Politisi PKS tersebut berdalih bahwa banyak Kades yang telilit utang. Syahrul juga mengungkap beberapa dampak berat dari jeratan utang tersebut seperti kasus Kades yang diceraikan pasangannya.
"Bahkan sampai diceraikan oleh pasangannya karena terlilit banyak utang. Jadi saya minta gajinya itu juga perlu ditingkatkan lagi," tegas Syahrul dalam rapat tersebut.
Adapun gaji kades diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
Berdasarkan PP tersebut, gaji Kades berada di nominal paling sedikit Rp 2.426.640.00 setara 120 persen dari gaji pokok pegawai negeri sipil (PNS) golongan ruang II/a.
Syahrul berencana agar nominal tersebut lebih tinggi demi membebaskan para kades dari lilitan utang yang mencekik.
Pro kontra DPR saran gaji Kades naik, Warganet: Mending bikin pelatihan keuangan
Meski Syahrul telah ngotot hingga memberikan alasan mendasar terkait kenaikan gaji Kades tersebut, tak sedikit dari publik yang melontarkan kritik mereka.
Baca Juga: Oknum Kades di Deli Serdang Dilaporkan ke Polisi, Diduga Tiduri Istri Anggota Satpol PP
Linimasa media sosial kini dibanjiri dengan kritikan publik terhadap saran Syahrul tersebut.
