Suara.com - Penyanderaan pilot Susi Air, Philip Mark Merthens kini sudah berlangsung hampir 5 bulan sejak 7 Februari 2023 oleh elompok Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat - Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM).
Sebelumnya, Polda Papua menyiapkan uang tebusan sebesar Rp5 miliar untuk kelompok OPM pimpinan Egianus Kogoya agar pilot Susi Air Philip Mark Mehrtens dibebaskan. Namun Polda Papua mengingatkan bahwa nilainya tak boleh lebih dari Rp5 miliar.
Hal itu juga direspons Panglima TNI Laksamana Yudo Margono. Yudo pun mengungkap bahwa pemerintah Indonesia bersedia menyediakan dana tebusan tersebut demi menyelamatkan nyawa Philip Merthens.
"Ya kalau permintaannya itu (uang tebusan Rp 5 Miliar) kita akan penuhi demi keselamatan semuanya," ungkap Yudo seusai pertemuan dengan Wakil Presiden Ma'ruf Amin di Istana Wapres, Selasa (04/07/2023) lalu.
Namun, pernyataan Yudo ini pun menuai pro kontra. Hal ini pun disampaikan oleh anggota Fraksi Partai Golkar, Dave Laksono.
"Saya pribadi tidak sepakat dengan cara tersebut untuk penuhi permintaan kelompok teroris," ungkap Dave saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (05/07/2023).
Namun di sisi lain, Dave pun menambahkan bahwa jalan terbaik atas negosiasi ini pun pasti sudah dipertimbangkan oleh pemerintah.
"Keputusan yang diambil untuk negosiasi dan pemenuhan uang tersebut pasti sudah melalui perhitungan. Mungkin ini cara terbaik," lanjut Dave.
Menko Polhukam, Mahfud MD pun juga merespons soal kesediaan pemerintah menyiapkan uang tebusan Rp 5 miliar ini. Mahfud pun membenarkan adanya rencana penebusan uang Rp 5 miliar ini demi menyelamatkan Philip.
Baca Juga: Anggota Komisi I Tak Sepakat Pemerintah Bayar TPNPB-OPM Rp 5 M Agar Pilot Susi Air Bebas, Tetapi...
"Ya (penebusan) itu semua masih dalam proses. Yang penting satu pilot itu harus selamat," ungkap Mahfud di JS Luwansa, Jakarta Selatan, Rabu, (05/07/2023) kemarin.
Negosiasi yang dilakukan oleh pihak pemerintah Indonesia dengan kelompok yang dipimpin Egianus Kogoya tersebut awalnya sempat alot. Ancaman pun dilakukan oleh TPNPB OPM demi mendapat simpati pemerintah Indonesia.
Awalnya, TPNPB OPM meminta pemerintah Indonesia untuk menukar nyawa Philip dengan logistik pangan dan senjata api. Namun, hal ini jelas ditolak oleh pemerintah Indonesia karena membahayakan keselamatan masyarakat ke depannya dan potensi pemberontakan pun meningkat.
Pendekatan pun sudah dilakukan secara agama dan adat, namun hingga kini TPNPB OPM belum kunjung membebaskan Philip tanpa syarat.
Kontributor : Dea Nabila