Infografis
Suara.com - PDI Perjuangan angkat bicara ihwal nama Presiden Joko Widodo Jokowi yang disinggung Johnny G Plate dalam nota keberatan atau eksepsi saat sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat, pada Selasa (4/7/2023)
Menurut Plate proyek pengadaan BTS 4G di Kominfo merupakan arahan dari Presiden Jokowi. Hal ini disampaikan Plate dalam eksepsinya untuk menepis anggapan proyek BTS dibuat dengan niat merampok negara.
Ketua DPP PDIP sekaligus Ketua Komisi III DPR RI Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul mempertanyakan perintah apa yang dimaksud. Menurutnya sebagai presiden sudah tentu memberikan arahan kepada menteri.
"Kalau ada perintah, perintah yang mana? Namanya presiden tentu memberi perintah pada pembantunya namanya menteri," kata Pacul di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (5/7/2023).
Tetapi diyakini Pacul, tidak mungkin seorang presiden memberikan arahan yang tidak baik kepada bawahannya.
"Tapi perintah yang mana, apakah ada perintah yang mohon maaf, perintah, misalnya, woi kamu lakukan korupsi, yo ndak mungkin lah," kata Pacul.
![Terdakwa kasus dugaan korupsi penyediaan menara base transceiver station (BTS) 4G dan infrastuktur pendukung 1, 2, 3, 4, dan 5 Bakti Kominfo tahun 2020-2022 Johnny G Plate mengikuti sidang dakwaan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Selasa (27/6/2023). [ANTARA FOTO/Galih Pradipta].](https://media.suara.com/pictures/653x366/2023/06/27/39978-sidang-johnny-g-plate-korupsi-bts.jpg)
Sebelumnya, Plate memberikan perlawanan dan membantah keterlibatannya di kasus korupsi pengadaan BTS 4G. Hal ini ia sampaikan dalam nota keberatan atau eksepsi yang dibacakan kuasa hukumnya, Achmad Cholidin.
Dalam sidang Selasa (4/7/2023) di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat, Johnny melalui kuasa hukumnya menyatakan keberatan dengan dakwaan jaksa. Adapun perlawanan yang ia tunjukkan diantaranya, menyinggung nama presiden hingga minta dibebaskan.
Singgung Nama Jokowi
Achmad Cholidin membantah Johnny mempunyai niat koruptif. Ia tak setuju dengan narasi yang mengatakan bahwa rencana pembangunan 7.904 tower pada 2021-2022 dibentuk tanpa kajian. Ia pun menepis soal proyek yang dibuat untuk merampok negara.
