Infografis
Suara.com - Pihak TNI angkat bicara usai Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) menyebut ada prajurit TNI yang terlibat dalam kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO).
Kapuspen TNI Laksda Julius Widjojono menyebut TNI malah mendukung pemberantasan TPPO. Dia meminta BP2MI berani membongkar identitas prajurit yang dimaksud.
"Jika ada informasi lain sebaiknya langsung bersurat ke Panglima TNI. Nama oknum dan lokasi di mana," ujar Julius kepada wartawan, Rabu (5/7/2023).
Julius menegaskan Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono berkomitmen untuk memberikan ganjaran hukuman terhadap prajurit yang melakukan pelanggaran.
Baca Juga: Ditemukan Aliran Dana dari Sindikat Perdagangan Orang ke Stafnya, Kepala BP2MI: Akan Disanksi Berat!
"Reward akan diberikan kepada prajurit yanh berprestasi dan punishment bagi prajurit yang secara sah terbukti melakukan tindakan pelanggaran hukum," tuturnya.
Sebelumnya, Kepala BP2MI, Benny Ramdhani, menduga ada oknum anggota TNI dan Polri terlibat membekingi tindak pidana perdagangan orang (TPPO).
Dia menyebut kejahatan TPPO tak tersentuh atau sulit diusut selama ini karena dibekingi oleh oknum-oknum yang memiliki atributif kekuasaan.
“Ini era keterbukaan, saya katakan ada oknum Polri terlibat, oknum TNI terlibat,” kata Benny di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Selasa (4/7/2023).
Selain TNI dan Polri, Benny juga menyebut ada oknum pemerintahan lainnya yang terlibat TPPO, tak terkecuali di lembaganya juga turut terlibat.
Baca Juga: Banyak Beking di Balik Perdagangan Orang, Mahfud MD: Siapapun Tidak Boleh!
“Oknum kementerian/lembaga terlibat, Pemda terlibat, dan oknum di BP2MI, saya ingin fair mengatakan ini,” ujar dia.
Benny juga mengatakan terdapat seorang anggota BP2MI yang diduga terlibat dan kini sudah dilakukan pemecatan terhadapnya.
Teranyar, ia mengaku mendapat info dari Kepala PPATK Ivan Yustiavandana perihal satu lagi stafnya di BP2MI yang diduga menerima dana dari sindikat TPPO.
