Jokowi Bisa Saja Bangun Dinasti Politik karena Tak Ada Larangan Hukum
"Ya minusnya tentu terkait dengan semakin mudahnya orang memanfaatkan kekuasaan dari orang tua kekuasaan dari saudara..."
"Ya persoalannya kan kita harus sadar bahwa dalam demokrasi rule of law itu lah yang jadi pegangan. Saya masih ingat dulu ada keinginan untuk membuat itu dalam pilkada tapi kan dihapus kembali oleh DPR. Bahwa keluarga anak cucu menantu saudara itu dibenarkan, nah akibatnya seperti ini," katanya.
Adapun sisi negatifnya tidak ada larangan keluarga presiden maju menjadi kepala daerah, maka akan semakin mudah pihak-pihak memanfaatkan kekuasaan.
"Ya minusnya tentu terkait dengan semakin mudahnya orang memanfaatkan kekuasaan dari orang tua kekuasaan dari saudara. Dan artinya pengaruh yang dimainkannya bisa mendongkrak elektabilitas dari seorang calon misalnya Kaesang ya sehingga ada kesan Kaesang bukan pemimpin lahir dari kader tapi persoalan negatifnya kita lihat lah nanti memang masyarakat bisa memilih secara rasional itu penting," pungkasnya.
PDIP Bantah Jokowi Bangun Dinasti
Baca Juga: PDIP: Jokowi Tak Dukung Prabowo Di Pemilu 2024
PDI Perjuangan tidak memandang Presiden Joko Widodo atau Jokowi sedang melakukan dinasti politik lewat anak dan menantunya.
Diketahui putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka saat ini menjabat sebagai Wali Kota Solo. Sementara menantunya, Bobby Nasution menjabat Wali Kota Medan. Terbaru putra bungsunya, Kaesang Pangarep disebut-sebut siap maju Pilkada Depok 2024.
Ketua DPP PDIP Djarot Syaiful Hidayat mengatakan disebut dinasti politik kalau seseorang masuk proses politik dan kerabat sanak saudara ditempatkan di banyak partai. Sedangkan untuk PDIP, ditegaskan Dajrot tidak demikian.
"PDI-Perjuangan tidak seperti itu. Dalam satu keluarga itu, harus satu partai. Dinasti politik itu apabila ada seseorang satu di partai A, lainnya di partai B, saudaranya di partai C membentuk satu dinasti, PDIP tidak," kata Djarot di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (4/7/2023).
Djarot mengatakan siapaun yang bergabung di PDIP tentu terbuka dicalonkan, tetapi ada proses yang harus dilalui. Mulai dari pendidikan politik hingga proses kaderisasi.
"Karena kita tahu bahwa sumber utama kader partai itu dari keluarga baru dari lingkungan masyarakat baru dari hubungan historis, jadi saya tidak melihat itu (di Jokowi)," kata Djarot.
