Infografis
Suara.com - Putra bungsu Presiden Jokowi Kaesang Pangarep menjadi sorotan setelah lantaran ingin maju menjadi Calon Wali Kota Depok. Hasrat Kaesang ingin terjun ke politik menjadi tanda Jokowi seolah ingin membangun dinasti politik sebelum lengser dari jabatan sebagai presiden.
Menanggapi itu, Analis Politik dari Universitas Andalas, Asrinaldi, menilai, majunya anak hingga menantu Presiden Jokowi menjadi kepala daerah merupakan konsekuensi dari kosongannya aturan hukum. Sebab, menurutnya, selama ini tak ada larangan yang mengatur mengenai hal itu.
"Ini memang agak kontroversi ketika Kaesang menyatakan keinginan dirinya maju sebagai calon wali kota Depok. Cuma persoalannya sebagai negara hukum tentu tidak ada larangan atau aturan yang mengatur bahwa anak dari seorang pejabat politik atau istri atau saudara, enggak ada itu dalam aturan," kata Asrinaldi saat dihubungi, Rabu (5/7/2023).
Menurutnya, memang jika berpegang pada hukum positif, diperlukan adanya aturan yang melarang keluarga presiden maju sebagai pejabat atau kepala daerah.
Baca Juga: PDIP: Jokowi Tak Dukung Prabowo Di Pemilu 2024
"Tentu itu harus dituliskan dalam hukum positif undang-undang. Ini kan jadi persoalan kita," tuturnya.
"Tentu konsekuensi dari tidak ada larangannya dibenarkan. Nah persoalan Kaesang, Gibran kemudian Bobby sebagai anak dan menantu presiden yaitu hak dia sebagai warga negara. Nah kita berpegang pada itu saja. Apakah dia nanti itu membangun dinasti politik yaitu hak tanya," sambungnya.
Ia menyampaikan, majunya semua keluarga presiden menjadi kepala daerah kekinian tidak menjadi persoalan. Menurutnya, semua akan tergantung menginterprestasikannya.
"Nah apa yang dilakukan Kaesang hari ini tidak ada persoalan menurut saya. Bagaimana menurut fatsun politiknya ya tergantung pada orang menginterprestasikannya gitu," ujarnya.
"Fatsun ini kan hanya ada pada diri politisinya sendiri. Kalau dia merasa kalau memang tidak layak atau tidak baik dalam konteks fatsunnya tentu tidaj akan mengajukan diri. Tetapi kalau dia tidak merasa ada persoalan dengan fatsunnya tentu dia mengajukan dirinya," imbuhnya.
Lebih lanjut, Asrinaldi menilai, aturan tersebut sempat akan dibuat dalam Pilkada, namun tidak jadi dilakukan. Akhirnya, kata dia, akibatnya dinasti politik bisa kapan saja terjadi.
"Ya persoalannya kan kita harus sadar bahwa dalam demokrasi rule of law itu lah yang jadi pegangan. Saya masih ingat dulu ada keinginan untuk membuat itu dalam pilkada tapi kan dihapus kembali oleh DPR. Bahwa keluarga anak cucu menantu saudara itu dibenarkan, nah akibatnya seperti ini," katanya.
Adapun sisi negatifnya tidak ada larangan keluarga presiden maju menjadi kepala daerah, maka akan semakin mudah pihak-pihak memanfaatkan kekuasaan.
"Ya minusnya tentu terkait dengan semakin mudahnya orang memanfaatkan kekuasaan dari orang tua kekuasaan dari saudara. Dan artinya pengaruh yang dimainkannya bisa mendongkrak elektabilitas dari seorang calon misalnya Kaesang ya sehingga ada kesan Kaesang bukan pemimpin lahir dari kader tapi persoalan negatifnya kita lihat lah nanti memang masyarakat bisa memilih secara rasional itu penting," pungkasnya.
PDIP Bantah Jokowi Bangun Dinasti
PDI Perjuangan tidak memandang Presiden Joko Widodo atau Jokowi sedang melakukan dinasti politik lewat anak dan menantunya.
Diketahui putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka saat ini menjabat sebagai Wali Kota Solo. Sementara menantunya, Bobby Nasution menjabat Wali Kota Medan. Terbaru putra bungsunya, Kaesang Pangarep disebut-sebut siap maju Pilkada Depok 2024.
Ketua DPP PDIP Djarot Syaiful Hidayat mengatakan disebut dinasti politik kalau seseorang masuk proses politik dan kerabat sanak saudara ditempatkan di banyak partai. Sedangkan untuk PDIP, ditegaskan Dajrot tidak demikian.
"PDI-Perjuangan tidak seperti itu. Dalam satu keluarga itu, harus satu partai. Dinasti politik itu apabila ada seseorang satu di partai A, lainnya di partai B, saudaranya di partai C membentuk satu dinasti, PDIP tidak," kata Djarot di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (4/7/2023).
Djarot mengatakan siapaun yang bergabung di PDIP tentu terbuka dicalonkan, tetapi ada proses yang harus dilalui. Mulai dari pendidikan politik hingga proses kaderisasi.
"Karena kita tahu bahwa sumber utama kader partai itu dari keluarga baru dari lingkungan masyarakat baru dari hubungan historis, jadi saya tidak melihat itu (di Jokowi)," kata Djarot.
"Mas Bobby, Mas Gibran itu melalui proses, tidak ujuk-ujuk kan gitu, sama seperti Mba Puan, Mba Puan itu sejak SMA sudah ikut. Apa tidak boleh? Boleh dong, apa ini hanya terjadi di Indonesia? Tidak. Di Amerika terjadi, di mana-mana di Singapura," kata Djarot.
