Infografis
Suara.com - Presiden RI Joko Widodo alias Jokowi menuangkan segudang arahan bernada sentilan ke sederet menteri kabinetnya. Adapun Kementerian Pertahanan (Kemenhan), BIN, Polri, dan jajaran instansi lainnya menjadi salah satu instansi yang disentil Jokowi.
Arahan sang Presiden tersebut disampaikan dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (3/7/2023).
Ingatkan potensi krisis hingga minta politik tak jadi penghambat
Sentilan Jokowi tersebut merupakan responnya terhadap potensi krisis, sehingga ia meminta agar jajaran pejabatnya selalu mengedepankan kepentingan nasional.
Baca Juga: Presiden Joko Widodo Minta Dito Ariotedjo Hormati Proses Hukum
"Pertama fokus dan waspada akan potensi krisis. Utamakan kepentingan masyarakat dan kepentingan nasional," kata Jokowi di sidang tersebut.
Sang Presiden juga mengantisipasi pergolakan politik yang terjadi mendekati masa Pilpres dan Pemilu 2024. Ia menuntut kepada jajaran pejabatnya agar tak menjadikan perbedaan kepentingan politik menjadi unsur yang menghambat kinerja mereka.
"Jangan sampai karena ada persaingan politik program pemerintah menjadi terhambat," sentil sang Presiden ke para menterinya.
Jokowi turut meminta kepada para pejabat terkait untuk menjamin stabilitas masyarakat di kala Pemilu agar kondusif.
Sentil pengeluaran Kemenhan
Baca Juga: Sampai Beber Keunggulan Ini! Elite Gerindra Pede Bilang Prabowo Tepat Jadi Suksesor Jokowi
Jokowi kemudian mengarahkan perhatiannya ke Kemenhan dan jajaran instansi lain dalam bidang hukum dan HAM terkait dengan belanja yang dikeluarkan.
Sang Presiden dibuat kaget gegara angka belanja Kemenhan bisa mencapai triliunan Rupiah. Sontak, Jokowi meminta kepada Kemenhan agar berhemat dan berhati-hati dalam menggelontorkan uang belanja.
"Paling penting ini perlu saya tekankan, hati-hati untuk pembelian barang-barang. Ini untuk Kementerian Pertahanan, Polri, BIN, Kejaksaan, karena angkanya saya lihat cukup besar Rp29,7 T (triliun)," jelas Jokowi.
Sebagai pembanding, pembiayaan untuk jalan, irigasi, dan bendungan berada di angka Rp23,5 triliun, dan angka anggaran instansi yang disebut Jokowi berada di atasnya hingga sekira Rp5 triliun.
"Sedangkan kalau kita bandingkan untuk jalan irigasi bendungan itu di angka 23,5 Triliun," beber Jokowi.
Perbandingan tersebut dilakukan lantaran sang Presiden mengkhawatirkan tak ada lagi anggaran untuk pemliharaan fasilitas yang disebutkan.
"Kenapa saya sampaikan ini, ini nanti pasti akan berdampak pada pemeliharaan, pada perawatan, pasti itu dan kelihatan ini pemeliharaan di PU 14,9 T, pemeliharaan di PU artinya pemeliharaan jalan, pemeliharaan irigasi 14,9 T," tegas Jokowi.
Jokowi juga khawatir jika pengeluaran di instansi yang ia sentil tidak maksimal padahal dana belanja bisa keluar untuk kebutuhan lain seperti pemeliharaan fasilitas.
"Ini hati-hati jangan sampai kita beli barang banyak-banyak yang akhirnya, kalau manfaatnya maksimal ndak apa-apa, kalau tidak maksimal kemudian biaya pemeliharaan bisa naik sampai Rp21,5 triliun ini yang harus coba dilihat detail," kata Jokowi.
Minta kebut penyelesaian pelanggaran HAM berat dan konflik di Papua
Jokowi juga turut menyoroti isu pelanggaran HAM berat yang seharusnya bisa selesai cepat. Tak cukup di situ, Jokowi juga meminta konflik di Papua bisa segera diredakan.
"Kawal terus penyelesaian non-yudisial pelanggaran HAM berat masa lalu dan lakukan pemulihan keamanan di Papua secepat-cepatnya," perintah Jokowi.
Kontributor : Armand Ilham
