Infografis
Suara.com - Pengamat Kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Bambang Rukminto menilai sayembara berhadiah menangkap begal yang diumumkan Kepala Desa (Kades) Burangkeng, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi Nemin bin Sain merupakan bentuk kritik keras masyarakat karena ketidakberdayaan negara melawan kejahatan.
Menurut Bambang, Polri sebagai representasi negara dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat tidak bisa hadir memberikan rasa aman.
"Ini bentuk protes masyarakat kepada negara, dalam hal ini aparat kepolisian yang merupakan representasi negara dalam Kamtibmas dan penegakan kemanan, yang tidak bisa hadir memberikan rasa aman dan keamanan masyarakatnya. Tanpa ada iming-iming hadiah, harusnya aparat kepolisian responsif terhadap keluhan masyarakat," kata Bambang saat dihubungi, Jumat (30/6/2023).
Menurut Bambang, Polri semestinya membuat program keamanan yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi setempat. Ketimbang membuat program Polisi RW, ia justru menilai sebaiknya Polri memaksimalkan peran daripada Bhabinkamtibmas.
"Makanya, hemat saya daripada membuat program bombastis yang hanya indah di wacana seperti polisi RW, harusnya evaluasi dan maksimalkan dulu Bhabinkamtibmas," katanya.
Bambang mengemukakan, dengan anggaran besar dan tunjangan yang diberikan, peran Bhabinkamtibmas saat ini memang belum maksimal. Terlepas daripada jumlahnya yang memang masih kurang atau hanya sekitar 46,6 persen dari desa/kelurahan di Indonesia.
"Personel yang adapun masih belum menjalankan tugas secara maksimal. Mindset-nya masih sekedar pekerja kepolisian, belum benar-benar menjadi pelayan masyarakat. Jadi jangan dibayangkan Bhabinkamtibmas yang ada seperti Pak Bhabin dalam program kampanye Polres Purworejo, Jawa Tengah semua," ungkapnya.
"Kebanyakan malah tak dikenal oleh masyarakatnya sendiri. Harusnya, Bhabinkamtibmas itu ujung tombak kepolisian dalam mendengar keluhan-keluhan masyarakat terkait Kamtibmas. Mereka harus jemput bola, bukan hadir dalam bentuk stiker saja, dan menunggu aduan warga," katanya.
Di sisi lain, lanjut Bambang, aparat pemerintah desa atau Kades juga semestinya bisa mengkomunikasikan permasalahan yang ada di lingkungannya dengan aparat Kepolisian.
Baca Juga: Pelaku Begal Bermodus Debt Collector di Cengkareng Babak Belur Dihajar Warga
"Kalau kemudian seorang kepala desa membuat sayembara menangkap begal, layak juga untuk dicermati apa motifnya. Apakah benar sebagai bentuk protes pada aparat keamanan yang lambat merespon atau sebab yang lain," ujarnya.
