Infografis
Suara.com - Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono telah membatalkan rencana membuat fasilitas pengolahan sampah jadi tenaga listrik, Intermediate Treatment Facility (ITF) di Sunter, Jakarta Utara yang mau dibangun pendahulunya, Anies Baswedan. Ia pun beralih fokus ke pembuatan Refuse Derived Fuel (RDF) di dua lokasi.
Fasilitas RDF sendiri merupakan pengolahan sampah menjadi energi pengganti batu bara yang bisa dipakai untuk berbagai kebutuhan seperti pabrik semen. Karena itu, Heru memprioritaskannya karena Pemprov perlu sarana untuk mengurangi tumpukan sampah dengan mengubahnya menjadi energi.
Setelah RDF pertama telah beroperasi di Bantargebang, pihaknya berencana kembali membangun dua RDF di Rorotan, Jakarta Utara dan Pegadungan, Jakarta Barat.
"Kita harapkan menggunakan konsep RDF. Dua RDF nanti di Rorotan dan Pegadungan. Pembangunannya 2024 bersama dengan PLN," ujar Heru kepada wartawan, Kamis (28/6/2023).
Heru menjelaskan soal pembatalan proyek ITF Sunter yang ditaksir akan memiliki nilai investasi sebanyak Rp 5,2 triliun. Karena biaya yang besar, rencananya Pemprov DKI akan menggandeng pihak swasta.
Namun, Heru menyebut pihaknya akan kesulitan apabila nantinya ITF Sunter beroperasi. Sebab, pihaknya harus membayar biaya pengelolaan sampah atau tipping fee kepada investor sekitar Rp 500 ribu per ton olahan sampah dalam jangka waktu 20 hingga 30 tahun.
Diperkirakan jika sudah beroperasi, Pemprov DKI harus mengeluarkan total biaya tipping fee sebesar Rp 36,5 triliun dengan catatan nilai tersebut tidak naik selama kontrak berjalan. Heru menganggap nilai ini terlalu besar untuk dibayarkan.
"Pemda DKI bukannya tidak mau. Konsepnya (ITF Sunter) bagus. Tapi, sekali lagi, Pemda DKI tidak mampu membayar tipping fee," ucap Heru.
Karena itu, Heru lebih fokus mengembangkan proyek Refuse Derived Fuel (RDF) ketimbang membuat ITF. Setelah RDF pertama telah beroperasi di Bantargebang, ia berencana kembali membangun 2 RDF di Rorotan dan Pegadungan.
Dengan batalnya pembangunan, modal Rp 577 miliar ini akan dialokasikan untuk proyek lain yang lebih bermanfaat.
"Kan masih ada kebutuhan yang lain, kebutuhan jaminan sosial kebutuhan membangun MRT, kebutuhan membangun infrastruktur LRT, terus membayar cicilan MRT yang sudah jatuh tempo," katanya.
Sebelumnya, Fasilitas Landfill Mining dan Refuse Derived Fuel (RDF) Plant TPST Bantargebang, Bekasi telah selesai melaksanakan uji coba. Saat ini, fasilitas pengolahan sampah menjadi bahan baku pengganti batu bara itu telah beroperasi secara komersil.
Terdapat dua perusahaan yang sudah meneken kontrak untuk membeli hasil olahan RDF Plant, yakni PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk (Indocement), dan PT Solusi Bangun Indonesia Tbk (SBI). Penjanjian itu mengatur penjualan RDF dari pengolahan sampah kepada industri semen sebagai offtaker hingga lima tahun ke depan dan bisa diperpanjang.
Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono juga melepas secara simbolis pengangkutan pertama truk bermuatan bahan bakar alternatif dari pengolahan sampah TPST Bantargebang ke dua perusahaan itu pada Selasa (27/6/2023).
“Atas nama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, saya menyampaikan apresiasi yang tinggi dan ucapan terima kasih atas kesediaan PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk dan PT Solusi Bangun Indonesia Tbk menjadi offtaker dari output pengolahan sampah menjadi RDF di TPST Bantargebang,” ujar Heru kepada wartawan.
Ia juga menyebut kerjasama ini merupakan solusi permasalahan sampah di TPST Bantargebang yang saat ini hampir mencapai kapasitas maksimalnya.
“Ini menjadi solusi, karena setiap harinya, sebanyak ±7.500 ton per hari sampah dari wilayah DKI Jakarta diangkut ke TPST Bantargebang sehingga TPST Bantargebang hampir mencapai kapasitas maksimalnya,” imbuh dia.
