Infografis
SBY mengingatkan Jokowi agar tak menggunakan fasilitas negara untuk mendukung capres tertentu. Menurut dia, Jokowi boleh saja mendukung capres pilihannya, namun tidak boleh memakai fasilitas negara.
Menurut SBY, penggunaan fasilitas termasuk keuangan negara dalam pertarungan politik tidak hanya bertentangan dengan etika politik, tapi juga aturan hukum. Misalnya saja dengan menggunakan BIN, Polri, TNI, dan alat penegak hukum serta perangkat negara lainnya demi memenangkan capres jagoan di Pilpres 2024.
2. Isu Penjegalan Anies Baswedan
Dalam bukunya, SBY menilai Jokowi bisa saja melakukan penjegalan agar Anies Baswedan gagal tampil sebagai capres pada Pemilu 2024. Dia menekankan langkah politik itu sah-sah saja asalkan tidak melanggar hukum.
Namun SBY menyoroti etika Jokowi jika benar-benar melakukan hal itu maka sama saja dengan penyalahgunaan kekuasaan. Misalnya saja dengan mencari-cari kesalahan Anies hingga ditetapkan sebagai tersangka dalam sebuah kasus pidana.
3. Perebutan Demokrat oleh Moeldoko
SBY juga membahas soal upaya hukum peninjauan kembali (PK) yang diajukan Kepala Staf Kepresidenan RI Moeldoko terhadap putusan MA terkait Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang. Dia menilai PK Moeldoko itu harusnya tak dapat dimenangkan.
Selain itu SBY juga menyinggung soal kabar adanya tekanan terhadap MA untuk memenangkan PK Moeldoko. Dia pun mewanti-wanti agar MA tak serta-merta mempercayai hal itu.
Duduk perkara kisruh tersebut bermula pada awal Februari 2021 ketika Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengumumkan ada upaya di luar partai yang akan mengkudeta Demokrat di era kepemimpinannya. Kekhawatiran AHY benar terjadi lantaran KLB Demokrat diselenggarakan di Deli Serdang, Sumatera Utara pada 5 Maret 2021. Dalam KLB itu menetapkan Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat dan Marzuki Alie sebagai Ketua Dewan Pembina.
Baca Juga: Bulan Ini Dipilih Partai Golkar Putuskan Arah Dukungan di Pilpres 2024
