Infografis
Apalagi, kata Ujang, Ganjar masih berstatus senagai Gubernur Jawa Tengah dan belum menjadi Presiden. Jika Presiden yang melakukannya, maka masih bisa diterima.
"Ada kesan perintah kepada Heru, padahal kan Ganjar juga gubernur setara gitu. Ganjar bukan presiden, masih capres, belum presiden kan begitu," jelasnya.
Jika memang Ganjar ingin merebut simpati masyarakat, maka seharusnya aduan itu disampaikan secara lewat surat menyurat secara tertutup. Agar nantinya aspirasi masyarakat bisa disampaikan tanpa menimbulkan kesan miring dari publik.
"Lalau mau katakanlah menyampaikan aspirasi dari masyarakat DKI ya berkirim surat lah, ya kalau menelepon pun konteksnya bukan perintah lah," tutur Ujang.
"Lalu ketika menelepon heru, menelepon sekda gitu. Seolah-olah, Heru dan sekda itu bawahannya ganjar, ini kan gak bagus, nggak tepat cawe-cawe itu," tambahnya memungkasi.
Sebelumnya, Ganjar yang juga bakal calon presiden (capres) dari PDIP blusukan ke Pasar Anyar Bahari, Tanjung Priok, Jakarta Utara (Jakut) pada Minggu (25/6/2023). Di sana, para pedagang mengeluhkan biaya retribusi bulanan. Para pedagang menyampaikan bahwa keluhan tersebut langsung kepada Ganjar Pranowo.
Saat itu, salah satu pedagang mendatangi Ganjar dan mengeluhkan pasar yang sepi karena kalah dengan para pedagang online. Ia juga mengeluhkan besaran biaya retribusi pasar bulanan yang dianggap memberatkan para pedagang.
Mendengar keluhan tersebut, Ganjar langsung mengambil ponselnya dan menelepon Pj Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi. Namun, saat itu Heru sedang dalam kondisi sibuk dan tidak bisa berbincang lama dengan Ganjar.
Baca Juga: Kemiripan Gaya Blusukan Ganjar Pranowo dengan Jokowi Jelang Pilpres yang Tuai Kontroversi
