Infografis
Suara.com - Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Joko Agus Setyono angkat bicara soal Bakal Calon Presiden dari PDIP, Ganjar Pranowo yang menelponnya pada Minggu (25/6/2023). Ia menyebut Ganjar saat itu hanya sekadar menyampaikan aduan dari para pedagang Pasar Anyar Bahari, Tanjung Priok, Jakarta Utara.
Karena itu, Joko tak mempermasalahkan tindakan Ganjar meski berstatus Gubernur Jawa Tengah. Ia menganggap Ganjar menyampaikan aduan sebagai warga negara.
"Pak Ganjar ini kan warga negara, memberitahu ada satu daerah. Satu titik di Jakarta itu yang belum apa namanya, ya masih ada kekurangan, ya kami terima masukannya," ujar Joko di TPST Bantargebang, Bekasi, Jawa Barat, Selasa (27/6/2023).
Atas informasi yang disampaikan Ganjar, pihaknya akan melakukan tindak lanjut, yakni dengan mengkaji biaya retribusi untuk pedagang di Pasar Anyar Bahari.
Baca Juga: Kemiripan Gaya Blusukan Ganjar Pranowo dengan Jokowi Jelang Pilpres yang Tuai Kontroversi
"Iya dong pasti. Pasti ditindaklanjuti lah," ucapnya.
Ia pun menegaskan tindak lanjut ini bukan semata-mata karena permintaan Ganjar. Siapapun yang menyampaikan aduan diklaimnya pasti akan diterima.
"Ini bukan memenuhi permintaan pak Ganjar ya. Kalau kami melihat sesuatu nya itu dia memberikan informasi. Tidak hanya Pak Ganjar yang kami tindak lanjuti," pungkasnya.
Pengamat Politik Ujang Komaruddin menyesalkan tindakan Bakal Calon Presiden dari PDIP, Ganjar Pranowo yang menelpon Penjabat Gubernur DKI Heru Budi Hartono untuk menyampaikan keluhan warga Jakarta. Menurutnya, hal itu tidak pantas untuk dilakukan.
Menurutnya, memang tidak ada aturan yang melarang Ganjar untuk menelpon Heru di depan publik. Namun, apa yang dilakukan Ganjar dinilainya kurang beretika dan menimbulkan kesan cawe-cawe atau ikut campur.
Baca Juga: Survei Populi: Tumbangkan Prabowo, Elektabilitas Ganjar Kini Bertengger di Posisi Puncak
"Memang tidak pas, tidak cocok, tidak elok dalam konteks itu. Ya boleh sih boleh saja, tetapi tadi ada kesan cawe-cawe," ujar Ujang kepada wartawan, Senin (26/6/2023).
Apalagi, kata Ujang, Ganjar masih berstatus senagai Gubernur Jawa Tengah dan belum menjadi Presiden. Jika Presiden yang melakukannya, maka masih bisa diterima.
"Ada kesan perintah kepada Heru, padahal kan Ganjar juga gubernur setara gitu. Ganjar bukan presiden, masih capres, belum presiden kan begitu," jelasnya.
Jika memang Ganjar ingin merebut simpati masyarakat, maka seharusnya aduan itu disampaikan secara lewat surat menyurat secara tertutup. Agar nantinya aspirasi masyarakat bisa disampaikan tanpa menimbulkan kesan miring dari publik.
"Lalau mau katakanlah menyampaikan aspirasi dari masyarakat DKI ya berkirim surat lah, ya kalau menelepon pun konteksnya bukan perintah lah," tutur Ujang.
"Lalu ketika menelepon heru, menelepon sekda gitu. Seolah-olah, Heru dan sekda itu bawahannya ganjar, ini kan gak bagus, nggak tepat cawe-cawe itu," tambahnya memungkasi.
Sebelumnya, Ganjar yang juga bakal calon presiden (capres) dari PDIP blusukan ke Pasar Anyar Bahari, Tanjung Priok, Jakarta Utara (Jakut) pada Minggu (25/6/2023). Di sana, para pedagang mengeluhkan biaya retribusi bulanan. Para pedagang menyampaikan bahwa keluhan tersebut langsung kepada Ganjar Pranowo.
Saat itu, salah satu pedagang mendatangi Ganjar dan mengeluhkan pasar yang sepi karena kalah dengan para pedagang online. Ia juga mengeluhkan besaran biaya retribusi pasar bulanan yang dianggap memberatkan para pedagang.
Mendengar keluhan tersebut, Ganjar langsung mengambil ponselnya dan menelepon Pj Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi. Namun, saat itu Heru sedang dalam kondisi sibuk dan tidak bisa berbincang lama dengan Ganjar.
