Infografis
Hendrawan menambahkan bahwa tingkat kepuasan masyarakat terkait kinerja Jokowi memang tinggi. Jadi tak salah jika Ganjar meniru mantan Gubernur DKI Jakarta itu.
Menurut Hendrawan, blusukan itu efektif untuk menjaring aspirasi warga di penjuru Indonesia bukan hanya kampanye di panggung-panggung besar. "Iya betul bakal blusukan. Jadi bahasa teknisnya, micro targetting. Tidak hanya mess marketing," jelasnya.
Sementara itu soal telepon Heru, menurut PDIP tak ada masalah. Hal itu karena Ganjar memang sedang ditugaskan partai untuk menjadi bacapres di 2024.
"Sebagai kader partai yang mendapatkan aspirasi seperti itu, karena kan wilayahnya beda, kalau sudah keliling di luar Jateng, dia bertugas sebagai kader partai yang mendapat penugasan bacapres 2024," jelas Hendrawan.
"Nggak apa-apa, sama dengan kalau kita diberi penugasan kantor, kemudian menyampaikan informasi ada proyek yang mangkrak misalnya, tidak ada masalah," pungkasnya.
Tuai Kontroversi
Namun aksi blusukan Ganjar tersebut malah berujung kritik karena melampaui wewenangnya sebagai Gubernur Jawa Tengah. Bahkan etika birokrasi Ganjar juga disindir.
"Ada etika. Apakah ini masuk perilaku yang menabrak etika? Saya kira iya, semestinya ada etika birokrasi," ucap Ketua DPP Partai Demokrat Herman Khaeron pada Senin (26/6/2023).
Herman mengatakan bahwa etika itu wajib dipahami dan ditaati oleh tiap kepala daerah. Dia menegaskan bahwa setiap kepala daerah harus saling menghormati wilayah kerja sesama kepala daerah lainnya.
Baca Juga: Bela Ganjar, PDIP Sebut Sah-sah Saja jika Anies atau Prabowo Mau Telepon Heru Budi
"Gubernur yang satu tidak bisa mengkritik gubernur yang lain karena ada mekanisme dan tata cara birokrasi dalam menetapkan indikator-indikator keberhasilan kinerja di provinsi," tutur Herman.
