Infografis
Suara.com - Ganjar Pranowo sebagai bacapres PDIP rajin blusukan jelang Pemilu 2024, termasuk ke pasar-pasar di Jakarta. Terbaru ke Pasar Warakas di Jakarta Utara pada Sabtu (24/6) yang tak lepas dari sorotan publik.
Namun aksi blusukan Ganjar itu menuai kontroversi di media sosial karena dianggap melampaui wewenangnya sebagai Gubernur Jateng. Selain itu gaya blusukan Ganjar terang-terangan meniru Presiden Jokowi ketika jadi capres. Simak penjelasan berikut ini.
Gaya Blusukan Ganjar
Pada Sabtu (24/6/2023), Ganjar blusukan di kawasan Pasar Anyar Bahari, Warakas, Jakarta Utara. Dia berkeliling selama kurang lebih satu jam. Bukan hanya menyapa warga, Ganjar juga menyempatkan diri untuk sarapan.
Baca Juga: Bela Ganjar, PDIP Sebut Sah-sah Saja jika Anies atau Prabowo Mau Telepon Heru Budi
Ganjar di sela-sela interaksi dengan pedagang pasar sempat menelepon Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono dan Daerah (Sekda) DKI Jakarta Joko Agus Setyono. Lewat sambungan telepon itu, Ganjar menyampaikan pesan dari warga yang dititipkan kepadanya.
Ketika itu Ganjar mengatakan warga dan pedagang di sekitar pasar mengeluhkan soal restribusi berjualan di Pasar Anyar Bahari. Selain itu ada juga warga yang mengeluhkan soal harga pangan yang dinilai mahal.
Keesokan harinya pada Minggu (25/6/2023), Ganjar lanjut blusukan ke gang-gang sempit dan lembab di Kelurahan Jati Padang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Ketika blusukan itu, warga curhat pada Ganjar soal banjir di wilayah tempat tinggal mereka. Di kesempatan itu Ganjar berjanji akan berkomunikasi dengan pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menyalurkan aspirasi warga tersebut.
Gaya Blusukan Ganjar Tiru Jokowi
Gaya blusukan Ganjar itu terkesan identik dengan Presiden Jokowi. PDIP pun membenarkan bahwa cara Ganjar blusukan memang meniru Jokowi.
Baca Juga: Anies dan Ganjar Bertemu di Makkah, Demokrat: Jadi Pengingat, Beda Pilihan Bukan Berarti Bermusuhan
"Pak Jokowi dulu begitu, samalah. Kan temanya memang keberlanjutan. Jadi Pak Ganjar ini arahnya kalau kita baca itu keberlanjutan dan percepatan," kata Ketua DPP PDIP Hendrawan Supratikno pada Minggu (25/6/2023).
Hendrawan menambahkan bahwa tingkat kepuasan masyarakat terkait kinerja Jokowi memang tinggi. Jadi tak salah jika Ganjar meniru mantan Gubernur DKI Jakarta itu.
Menurut Hendrawan, blusukan itu efektif untuk menjaring aspirasi warga di penjuru Indonesia bukan hanya kampanye di panggung-panggung besar. "Iya betul bakal blusukan. Jadi bahasa teknisnya, micro targetting. Tidak hanya mess marketing," jelasnya.
Sementara itu soal telepon Heru, menurut PDIP tak ada masalah. Hal itu karena Ganjar memang sedang ditugaskan partai untuk menjadi bacapres di 2024.
"Sebagai kader partai yang mendapatkan aspirasi seperti itu, karena kan wilayahnya beda, kalau sudah keliling di luar Jateng, dia bertugas sebagai kader partai yang mendapat penugasan bacapres 2024," jelas Hendrawan.
"Nggak apa-apa, sama dengan kalau kita diberi penugasan kantor, kemudian menyampaikan informasi ada proyek yang mangkrak misalnya, tidak ada masalah," pungkasnya.
Tuai Kontroversi
Namun aksi blusukan Ganjar tersebut malah berujung kritik karena melampaui wewenangnya sebagai Gubernur Jawa Tengah. Bahkan etika birokrasi Ganjar juga disindir.
"Ada etika. Apakah ini masuk perilaku yang menabrak etika? Saya kira iya, semestinya ada etika birokrasi," ucap Ketua DPP Partai Demokrat Herman Khaeron pada Senin (26/6/2023).
Herman mengatakan bahwa etika itu wajib dipahami dan ditaati oleh tiap kepala daerah. Dia menegaskan bahwa setiap kepala daerah harus saling menghormati wilayah kerja sesama kepala daerah lainnya.
"Gubernur yang satu tidak bisa mengkritik gubernur yang lain karena ada mekanisme dan tata cara birokrasi dalam menetapkan indikator-indikator keberhasilan kinerja di provinsi," tutur Herman.
Oleh karenanya Herman mendorong agar ke depannya kinerja Ganjar dapat dievaluasi. "Semestinya kalau pun ada temuan-temuan ya sifatnya pribadi saja komunikasi, itu juga tidak menyela," pungkasnya.
Kontributor : Trias Rohmadoni
