Infografis
Suara.com - Front Persaudaraan Islam (FPI) berencana melakukan aksi unjuk rasa di sekitar kantor Kementerian Agama (Kemenag) dan Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam) pada Senin (26/6/2023) siang.
Koordinator Lapangan FPI Buya Husein mengatakan aksi itu dalam rangka menuntut Pondok Pesantren Al-Zaytun dibubarkan. Selain itu, mereka juga menuntut supaya Panji Gumilang ditangkap.
"InsyaAllah ba'da Zuhur ini FPI bersama ummat diawali salat Zuhur berjamaah di Masjid Istiqlal kemudian long march ke Kementerian Agama. Kemudian setelah itu kita akan long march ke Kemenko Polhukam," kata Buya Husein saat dihubungi, Senin.
Menurut Buya Husein, keberadaan Pondok Pesantren Al-Zaytun telah mengancam keutuhan negara Indonesia. Sebab ajaran di Al-Zaytun dinilai sesat.
Baca Juga: Gandeng Ahli di Kemenag hingga MUI, Kabareskrim Duga Ucapan Panji Gumilang Nodai Agama
"Karena jelas terbukti telah mengajar ideologi sesat dan menyesatkan khususnya kepada para santrinya," ujar Buya Husein.
Sementara itu, Sekretaris Majelis Syuro Persaudaraan Alumni (PA) 212, Slamet Maarif yang turut serta dalam aksi tersebut menyebut ada ribuan massa yang bakal hadir.
"Ribuan (massa). Tuntutan, cabut izin Pondok Pesantren Al-Zaytun dan tangkap Panji Gumilang penoda agama," jelas Slamet.
Tiga Dugaan Pelanggaran
Sebelumnya, Menko Polhukam Mahfud MD telah menggelar rapat terbatas bersama Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Sabtu (24/6/2023).
Baca Juga: Perjalanan Hidup Panji Gumilang, dari Jualan Beras hingga Pimpin Ponpes Al Zaytun
Rapat terbatas ini diagendakan untuk membahas seputar kontroversi Pondok Pesantren Al-Zaytun yang terus bergulir.
Menangani persoalan tersebut, Mahfud MD menyebut ada tiga tindakan yang akan dilakukan pemerintah terkait permasalahan itu.
“Jadi tiga tindakan ya, pidana, administrasi, serta tertib sosial dan keamanan,” kata Mahfud MD di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Sabtu (25/6/2023).
Meski tidak menjelaskan secara terperinci soal apa saja dugaan tindak pidananya. Namun, penanganan tindak pidana di Al-Zaytun akan diserahkan kepada pihak kepolisian.
“Pihak Polri akan menangani tindak pidananya, pasal-pasal apa yang akan menjadi dasar untuk tindak pidananya tadi,” ujarnya.
Kemudian tindak administrasi tetap akan diberikan kepada Pendiri Ponpes Al Zaytun selaku yang mempunyai lembaga pendidikan secara berjenjang sampai tingkat perguruan tinggi.
Sedangkan tindakan ketiga yang akan diambil adalah menjaga ketertiban dan keamanan selama berlangsungnya penanganan terhadap perkara Al-Zaytun.
Dalam hal ini, Mahfud MD juga mengatakan bahwa pihaknya akan terus berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Dilaporkan ke Bareskrim
Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto di Jakarta, Minggu (25/6/2023), dengan tegas menyatakan bakal menindaklanjuti laporan polisi terkait penistaan agama oleh Pondok Pesantren Al-Zaytun.
“Intinya kami siap untuk menerima laporan terhadap aktivitas Pondok Pesantren Al Zaytun yang diduga melakukan penistaan agama, nanti kami akan tangani dari sana,” kata Agus.
![Pondok Pesantren (Ponpes) Al Zaytun di Indramayu. [Dok. Al Zaytun]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2023/06/18/44068-pondok-pesantren-ponpes-al-zaytun-di-indramayu.jpg)
Bareskrim Polri menerima satu laporan polisi yang dilayangkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Forum Advokat Pembela Pancasila (DPP FAPP) terhadap Panji Gumilang, pada Jumat (23/6/2023).
Menurut jenderal bintang tiga itu, laporan tersebut juga akan ditindaklanjuti oleh penyidik Bareskrim Polri.
Laporan dugaan penistaan agama terhadap pimpinan Ponpes Al Zaytun tercatat dengan laporan polisi nomor: LP/B/163/VI/2023/Bareskrim Polri tertanggal 23 Juni 2023.
