Infografis
Suara.com - Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Kemanan (Kemenko Polhukam) menggelar rapat tertutup untuk menindaklanjuti dugaan adanya penyimpangan Pondok Pesantren Al Zaytun di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta pada Rabu (21/6/2023).
Dalam rapat tersebut dihadiri sejumlah lembaga meliputi Majelis Ulama Indonesia (MUI), Kementerian Agama, Kementerian Dalam Negeri, Kejaksaan Agung, Polri dan Badan Intelijen Negara (BIN).
"Sama Deputi, Deputi IV ya, ada Jamintel, (Polri) ada, (BIN) ada, semua lengkap,” kata Wasekjen MUI bidang Hukum dan HAM Ikhsan Abdullah saat ditemui wartawan di lokasi.
Ikhsan mengemukakan, dalam rapat tersebut membahas rekomendasi dari masing-masing lembaga soal keberadaan Pondok Pesantren Al Zaytun.
Baca Juga: PWNU Jabar Haramkan Orang Tua Daftarkan Anak di Ponpres Al Zaytun!
"Intinya, rekomendasi bagaimana kami akan menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan Panji Gumilang, Al Zaytun dalam rangka melakukan pembinaan. Itu saja," kata Ikhsan.
Untuk langkah selanjutnya yang bakal diambil, Ikhsan meminta menunggu.
"Ya ditunggu. Nanti-kan setelah ini ada lagi rapat-rapat dengan tingkat kementerian," kata dia.
Sebagaimana diketahui, pesantren Al Zaytun yang berada di Indramayu, Jawa Barat belakangan menjadi kontoversial.
Salah satu kontroversinya, yakni pelaksanaan Salat Idul Fitri yang diduga menyimpang.
Baca Juga: Sistem Pendidikan Ponpes Al Zaytun, Benarkah Melenceng dari Aturan Agama Islam?
Dalam tayangan video yang beredar, terlihat jemaah perempuan berada di belakang imam dan bersebelahan dengan jemaah laki-laki.
Panji Gumilang, pendiri pesantren itu, juga diketahui tengah berencana akan membangun gereja serta pesantren Kristen di Al Zaytun.
Bahkan, Panji Gumilang juga dihujat lantaran diduga menghalalkan zina. Panji juga mengatakan bahwa penebusan dosa zina bisa diganti dengan uang.
Selain itu, Panji Gumilang juga ingin menjadikan wanita sebagai khatib Salat Jumat di Al Zaytun. Bahkan kontroversi yang terbaru, Panji Gumilang meragukan kebenaran Alquran.
