Infografis
Suara.com - Koordinator Divisi Pengelolaan Pengetahuan Indonesian Corruption Watch (ICW) Wana Alamsyah meminta, Polri buka-bukaan soal dokumen pengadaan alat sadap yang terindikasi 'pegasus.'
"Kami sebenarnya mendesak agar kepolisian untuk buka sejumlah dokumen pengadaan, yang terutama yang telah dipublikasikan oleh teman-teman Indonesialeaks," kata Alamsyah saat menggelar konferensi pers secara daring, Selasa (20/6/2023) kemarin.
Liputan kolaborasi Suara.com bersama sejumlah media yang tergabung dalam IndonesiaLeaks menyebut, diduga pegasus sudah masuk ke Indonesia.
Alat itu menjadi kontroversi sebab berpotensi disalahgunakan sehingga mengancam kebebasan demokrasi. Pegasus dapat digunakan melakukan penyadapan, tanpa disadari pihak yang ditarget atau dengan sebutan 'zero click'.
"Bagaimana kemudian ternyata alat sadap ini juga menjadi salah satu masalah besar begitu dalam kerja-kerja penguatan demokrasi di Indonesia," kata Alamsyah.
Penelusuran IndonesiaLeaks, Polri pernah tercatat memesan alat itu. Pemesanan dilakukan dua kali, 2017 dan 2018. Alamsyah menyebut, Polri tidak pernah mengungkap ke publik peruntukan pengadaan alat yang dibelinya.
"Kami tidak pernah mendapatkan informasi kejelasan, apa sebenarnya barang yang dibeli oleh kepolisian, lalu kemudian Siapa yang menggunakan dan apa saja peruntukan," kata dia.
Oleh sebab itu, ICW berencana meminta dokumen pengadaan kepada kepolisian, sebagai pertanggungjawaban anggaran yang dipergunakannya.
"Kami akan meminta dokumen pengadaan kepolisian, sebagai tindak lanjut untuk meminta pertanggungjawaban terhadap kepolisian, atas penggunaan anggaran yang digunakan begitu, dan sebenarnya ini pembentukannya siapa aja," ujarnya.
Baca Juga: Dua Tokoh Politik Indonesia Diduga Menjadi Korban Alat Sadap Pegasus Buatan Israel, Siapa Saja?
"Kalau kita lihat-kan penggunaannya itu katanya untuk terorisme narkotika dan lain-lain, dan kita tidak pernah mengetahui secara pasti dan jelas," sambungnya.
